Jakarta (ANTARA News) - Pengamat Ekonomi Pertanian, Sutrisno Iwantono, meminta pemerintah berani memprotreksi produk pertanian sehingga petani Indonesia terlindungi dan sektor pertanian bisa berkembang dengan baik. "Tidak usah takut dengan WTO (Organisasi Perdagangan Dunia)," kata Iwantono yang juga Ketua Pusat Penasehat Petani, di Jakarta, Rabu. Iwantono mengatakan, negara maju juga memproteksi produk pertanian mereka agar petani mereka terlindungi dan tidak dibanjiri oleh produk impor. Ia memberi contoh, Jepang memberlakukan bea masuk yang tinggi terhadap komoditas beras. Dengan adanya bea masuk yang tinggi tersebut maka produk pertanian impor menjadi lebih mahal sehingga produk pertanian dalam negeri bisa bersaing. Akibatnya petani akan tetap bergairah menanam produk pertanian. Mengenai besarnya bea masuk yang perlu diterapkan, katanya, harus yang optimum. "Bukan harus besar sekali, tapi yang optimum sehingga produk pertanian terlindungi," katanya. Ia mengatakan, produk pertanian merupakan produk yang penting karena terkait masalah "perut". Ia mengatakan, jika produk pertanian, terutama pangan, terganggu maka kondisi negara tersebut bisa terganggu pula. Untuk itu, Iwantono juga meminta agar pemerintah benar-benar mempertahankan lahan pertanian. "Lahan pertanian tidak boleh berkurang," katanya. Ia meminta agar aturan bahwa lahan pertanian beririgasi tidak boleh dikonversi benar-benar dilaksanakan. Selain itu, katanya, jika ada lahan pertanian yang dikonversi menjadi lahan non pertanian maka harus diganti dengan kondisi lahan yang sama. Dengan demikian, lahan pertanian tidak berkurang. Selain itu, katanya, sawah irigasi yang rusak perlu segera diperbaiki. Ia mengatakan, dari 5,25 juta hektare lahan pertanian berigasi, sekitar 1,39 juga hetare rusak. Dari 1,39 itu, 126.000 hektare rusak berat. Untuk meningkatkan produksi pertanian, katanya, maka perlu dibangun irigasi baru dan juga memperbaiki yang rusak. "Pembangunan irigasi mutlak," katanya. Mengenai swasembada beras, Iwantono mengharapkan agar diikuti dengan kenaikan pendapatan petani. Ia mengatakan, pemerintah harus menjaga harga beras petani sehubungan kenaikan produksi tersebut. Ia mengatakan, Bulog harus membeli beras petani dengan harga yang layak. Untuk itu, Iwantono berharap agar Bulog berperan kembali menjadi agen pembangunan dan tidak menjadi perusahaan umum (perum) seperti saat ini. Jika menjadi perum, katanya, Bulog juga tidak ingi rugi. Ia mengatakan perubahan status Bulog tersebut karena tekanan dari Dana Moneter Internasional (IMF). Ia mengharapkan agar saat ini status Bulog dikembalikan seperti semula.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
