Presiden Bahas Penyelenggaraan Pemilu dengan Para Gubernur

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Rabu siang memimpin rapat dengan para Gubernur di Kantor Presiden untuk membahas pelaksanaan Pemilu 9 April.

Rapat mulai pukul 11:00 WIB tersebut dihadiri anggota kabinet Indonesia Bersatu antara lain hadir Menko Polhukam Widodo AS, Menkum dan HAM Andi Mattalata, Kepala BIN Syamsir Siregar, Kapolri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri dan Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso.

Sementara itu Gubernur yang hadir antara lain Gubernur Bali Made Mangku Pastika, Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo dan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo dan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo.

Sebelumnya, pada sidang kabinet paripurna yang berlangsung Selasa (14/4), Presiden mengatakan sejumlah ketidakpuasan akibat dugaan pelanggaran yang terjadi selama Pemilu 9 April agar disampaikan melalui saluran dan langkah yang telah diatur oleh undang- undang sehingga tidak menganggu proses pemilu itu sendiri.

Presiden Yudhoyono mengatakan yang menjadi perhatian saat ini, bukan pada angka pengaduan namun pada penyelesaian sehingga semua pihak merasa adil dan proses yang digunakan adalah berdasarkan undang-undang.

"Gerakan politik protes itu dibenarkan dalam demokrasi, termasuk dalam Pemilu. Tentu kita berharap semua itu disalurkan melalui apa yang telah diatur dalam UU. Harapan kita itu jangan menjadi tindakan-tindakan yang keluar dari situ apalagi kalau sampai anarkis. Lebih baik kita cegah dan kita ikuti mekanisme aturan yang ada," tegasnya.

Kepala negara setuju perlunya tindaklanjut dari laporan ketidakpuasan tersebut.

"Saya setuju bahwa apapun tuntutan dan gugatan itu kita respon dan ditindaklanjuti sesuai aturan yang ada," katanya kepada para menteri yang hadir.

Ia prihatin dengan maraknya permasalahan pada daftar pemilih tetap (DPT) yang dikeluhkan di sejumlah daerah.

"Saya pribadi selaku kepala negara juga prihatin dan menyesalkan atas permasalahan yang berkaitan dengan DPT. Sekali lagi kita persilakan KPU yang harus menjelaskan, bertanggungjawab dan melakukan perbaikan-perbaikan. Kita akan mendorong KPU melakukan itu agar semua terang benderang," katanya.

Ia menambahkan,"Kita ingin rangkaian pemilu berjalan dengan baik dan manakala ada kekurangan silakan mengikuti aturan yang ada silakan dibaca," katanya.(*)