Presiden : Anggaran 2009 dan 2010 Harus Berkesinambungan

Jakarta (ANTARA News) - Krisis keuangan global dampaknya diprediksi masih akan terasa hingga 2010 sehingga perlu kesinambungan antara APBN 2009 dengan RAPBN 2010 agar perekonomian nasional tetap positif.

Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sidang kabinet paripurna yang berlangsung di Kantor Presiden Jakarta, Selasa yang membahas rencana kerja pemerintah 2010 sebagai landasan penyusunan RAPBN 2010.

"Mari kita berpikir RKP APBN 2009 dan RKP APBN 2010 dalam satu kesatuan, keutuhan karena dalam dua tahun ini pada prinsipnya kebijakan kita adalah `economy recovery`. Jangan dilihat 2009 sendiri dan 2010 sendiri," kata Presiden saat memberikan pengarahan pada para menteri yang hadir.

Kepala negara menambahkan beberapa hal yang harus diingat selain keduanya harus saling berkaitan, juga harus memahami situasi yang tengah dihadapi. Yudhoyono menambahkan pilar APBN yang disusun harus berdasar pada stimulus pertumbuhan ekonomi dan jaring pengaman sosial.

"Disebut-sebut kemarin defisit APBN 2010 mencapai 1-1,3 persen silahkan lanjutkan karena tanpa `growth stimulation` tidak akan bergerak kembali. Namun juga harus diperhatikan keberlanjutan fiskal jangka sedang dan ketersediaan sumber pendanaan untuk menutupi defisit, jangan sampai di luar kendali," tegasnya.

Sementara itu dalam keterangan pers usai sidang kabinet paripurna, Plt Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati kepada wartawan mengatakan postur RAPBN 2010 akan terdiri dari perkiraan penerimaan sebesar Rp871,9 triliun dan total belanja sebesar Rp949,1 triliun.

"Maka defisit diperkirakan mencapai Rp 77,1 triluiun atau 1,3 persen dari GDP, ini sudah mengamodasi belanja untuk stimulus ekonomi termasuk penurunan tarif pajak badan yang akan terjadi pada 2010," katanya.

Ia mengatakan pada 2010 mendatang pemerintah masih menjalankan sejumlah kebijakan untuk mendorong masyarakat dan dunia usaha menghadapi kondisi keuangan global dengan berbagai kebijakan seperti PNPM, Jamkesmas dan BOS.

Untuk mendorong usaha kecil dan menengah, pemerintah tetap mengalokasikan kredit usaha rakyat (KUR).

"Pemerintah juga tetap berkomitmen untuk menjalankan kebijakan anggaran 20 persen dari APBN bagi pendidikan dan melanjutkan program tunjangan bagi guru dan dosen sesuai dengan undang-undang pendidikan," tegasnya.

Ia menambahkan pada 2010 juga akan dijaga belanja modal dengan belanja yang sifat non produktif seperti belanja rutin.

"Kita akan dorong semaksimal mungkin belanja modal dengan tujuan stimulasi ekonomi. Stimulus ekonomi, meski 2010 tidak dianggarkan terpisah namun program terus dievaluasi efektivitasnya," kata Sri Mulyani.

Sementara untuk kebijakan anggaran pengadaan alat utama sistem senjata (Alutsista), Sri Mulyani menjelaskan Presiden Yudhoyono meminta agar perencanaan dan anggarannya diperbaiki sehingga TNI dan Polri secara bertahap mencapai titik kemampuan untuk mempertahankan kedaulatan negara.

"Terkait dengan pembahasan belanja TNI dan Polri, alutsista, Presiden minta belanja tersebut dari alokasi juga dari sisi perencanaan dan anggarannya untuk dipebaiki dan efesie. Selain jumlah belanja juga yang penting dari komitmen bisa mencapai titik TNI dan Polri minimum essential force," katanya.

Pemerintah, masih menurutnya akan memformulasikan berbagai kebijakan fiskal dan dikombinasikan dengan kebijakan non fiskal seperti perdagangan, industri dan moneter sehingga bisa sinkron dan mendorong ekonomi dalam negeri ke arah yang positif.

Sidang kabinet peripurna tersebut dihadiri oleh seluruh menteri anggota kabinet Indonesia Bersatu, juga Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri dan Jaksa Agung Hendarman Supandji.(*)