Kemarin, alasan tak "lockdown" sampai keringanan listrik warga miskin

Jakarta (ANTARA) - Beberapa berita politik kemarin (Selasa 24/3) menjadi perhatian pembaca dan masih menarik untuk dibaca kembali, dari alasan mengapa Presiden Joko Widodo tidak memilih karantina wilayah alias lockdown sampai masyarakat miskin akan mendapatkan keringanan tagihan listrik selama enam bulan di masa tanggap darurat bencana COVID-19.

Berikut lima berita politik kemarin yang masih menarik untuk dibaca kembali:

Jokowi ungkap alasan tak pilih "lockdown" atasi COVID-19

Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasan mengapa ia tidak memilih karantina wilayah alias lockdown seperti negara-negara lain untuk mengatasi penyebaran COVID-19.

Selengkapnya baca di sini

Himpuni beri sejumlah usulan tangani virus corona

Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Negeri Seluruh Indonesia (Himpuni) mengusulkan sejumlah hal dalam menangani penyebaran virus corona yang saat ini mewabah.

Selengkapnya baca di sini

Fraksi PKS DPR potong gaji anggotanya beli APD bagi tenaga medis

Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini, menginstruksikan seluruh anggota DPR dari PKS untuk memotong gaji mereka pada Maret ini untuk membeli Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis yang menjadi garda terdepan penanggulangan COVID-19.

Selengkapnya baca di sini

Bawaslu: menunda hari pemungutan pilkada butuh Perppu

Komisioner Badan Pengawas Pemilu RI Mochammad Afifuddin mengatakan butuh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) jika ingin menunda hari pemungutan suaranya Pilkada Serentak 2020.

Selengkapnya baca di sini

Wapres: Tagihan listrik masyarakat miskin akan diringankan

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan masyarakat miskin akan mendapatkan keringanan tagihan listrik selama enam bulan di masa tanggap darurat bencana COVID-19, khususnya rumah tangga dengan daya 450 Watt dan 900 Watt.

Selengkapnya baca di sini