Hal itu dikatakan Agung di Gedung DPR/MPR di Jakarta, Senin, terkait arah yang akan ditempuh Golkar menyikapi hasil Pemilu 9 April 2009.
Namun menurut Agung, kecenderungan itu belum bisa ditetapkan sekarang dan masih menunggu hasil rapat pimpinan nasional (Rapimnas) khusus Partai Golkar yang akan diselenggarakan beberapa hari mendatang.
Agung yang juga Ketua DPR mengungkapkan, memang di Golkar juga masih ada kehendak agar Ketua Umum DPP Golkar Jusuf Kalla tetap maju sebagai calon presiden, berapa pun perolehan suara Partai Golkar.
"Dengan demikian, DPP Partai Golkar juga tidak akan mengambil sikap sebelum mendengar pendapat-pendapat dewan pimpinan daerah (DPD), karena ini adalah masalah yang cukup strategis. Kecenderungan DPP bersikap demikian (berkoalisi dengan Demokrat), demi kepentingan menjaga stabilitas politik dan mewujudkan kinerja pemerintahan yang lebih baik," kata Agung.
Ia mengatakan, kembali terbangunnya koalisi Partai Golkar dan Partai Demokrat akan sangat tergantung pula pada Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Partai Golkar tidak bisa memutuskan sendiri.
Sedangkan mengenai komunikasi politik yang telah terjalin dengan partai-partai lainnya, Agung mengatakan, partainya harus berkomunikasi dengan siapa saja dan komunikasi politik yang sudah terbangun juga tidak akan dinafikan begitu saja.
Namun demikian, dia menambahkan, komunikasi politik sekarang yang utama adalah dengan kubu SBY dan semula pada Minggu (12/4) rencananya pertemuan itu akan digelar tetapi kedua pihak memutuskan menundanya.
Dukungan kuat mengenai koalisi Golkar-Demokrat juga disampaikan Pengurus DPP Partai Golkar Bidang Depnakertrans Idris Laena.
Dia mengkhawatirkan adanya pemaksaan kehendak di kalangan internal Golkar menyangkut calon presiden dan calon wakil presiden. Semua pengurus dan kader Partai Golkar seharusnya lebih mengutamakan kepentingan partai secara nasional bahwa keputusan penentuan cawapres akan diputuskan pada rapat pimpinan nasional khusus (Rapimnasus) pada 23 April nanti.
Idris perlu memberikan pernyataan mengingat di kalangan internal partai sudah muncul perbedaan pandangan untuk menentukan capres dan cawapres dari Golkar maupun putusan koalisi Partai Golkar dengan Partai Demokrat.
Ia mengungkapkan bahwa rekomendasi Rapimnas Partai Golkar IV lalu adalah apabila Partai Golkar memenangkan pemilu, maka Golkar akan mengajukan calon presiden. Namun dengan kekalahan Golkar, maka sudah sepantasnya Golkar realistis untuk tidak memaksakan maju sebagai capres.
Untuk menentukan keputusan dengan siapa Partai Golkar berkoalisi, bisa menyelenggarakan survei terhadap seluruh kader secara nasional, katanya.
Meskipun beberapa lembaga survei telah menyebut nama JK yang layak menjadi cawapres, tak ada salahnya survei itu kembali digelar untuk menghindari adanya pertarungan sesama kader Partai Golkar di internal partai.
"Apapun hasil survei itu, putusan nama cawapres tetap akan dilakukan di Rapimnasus nanti. Partai Golkar harus realisitis hanya mencalonkan cawapres, yang sesuai mekanisme partai diputuskan dalam Rapimnasus," kata Idrus yang Sekretaris Korwil DPP PG Riau dan Kepri itu.
Idris menambahkan sejak dulu, Golkar tak pernah disiapkan menjadi partai oposisi. Karena itu secara pribadi Idris menilai akan lebih baik jika partai berlambang pohon beringin itu bergabung dengan partai yang sudah memenangkan pemilu yakni Partai Demokrat. (*)
Pewarta:
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2009
