Heru menganggap penilaian negatif banyak kalangan terhadap kualitas Pemilu 2009 itu bernuansa sangat politis.
"Sekarang ini informasi begitu liberal, caranya mau ngakalin pemilu itu bagaimana? Tolong ajarkan saya. Jadi sebaiknya kita semua introspeksilah," paparnya.
Dia melanjutkan, masalah DPT tidak bisa dikaitkan dengan hasil pemilu karena yang tidak masuk DPT, otomatis suaranya tidak dihitung.
Heru meyebut pemerintah daerahlah yang mesti bertangunggjawab terhadap banyaknya masyarakat yang tidak masuk dalam DPT.
"Misalnya di TPS Pak Jusuf Kalla, DPTnya sekitar 270an. Yang milih hanya 140 orang. Jadi yang dihitung ya 140 saja. Kalau mau direkayasa, bagaimana caranya? Saya kok nggak yakin bisa diakalin," ujar orang dekat Yudhoyono itu.
Heru menilai KPU harus lebih intensif berkoordinasi dengan aparat pemda, dari propinsi sampai kelurahan.
"Kalau data kependudukan saja tidak akurat, semuanya bisa kacau. Bagaimana bisa hitung GDP atau membangun ekonomi kerakyatan yang optimal," paparnya sambil menuduh sebagian elite mengalami sindroma percaya diri.
Heru meyakini bahwa angka golput jauh lebih besar dibanding pemilih yang tidak masuk DPT dan disebutnya sebagai perlambang tidak percayanya masyarakat terhadap kualitas DPR.
"Ke depan, kualitas DPR harus ditingkatkan. Dan saya yakin itu bisa terjadi. Apalagi jumlah parpol semakin sedikit. Insya Allah, golput pemilu 2014, berkurang," tuturnya. (*)
Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009
