Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Partai Hanura Wiranto dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto sepakat melakukan investigasi berbagai kecurangan pemilu untuk selanjutnya menempuh upaya hukum dalam penyelesaiannya.

"Sikap kita (Hanura dan Gerindra) sama bahwa ada yang tidak beres dalam pelaksanaan pemilu. Begitu banyak laporan dari konstituen, kerancuan DPT dan dalam penyelenggaraan pemilu di tiap daerah," ujar Wiranto kepada pers usai bertemu dengan Prabowo di Kantor DPP Hanura Jakarta, Senin.

Oleh karena itu, lanjut Wiranto, Hanura dan Gerindra sepakat melanjutkan investigasi, membangun kebersamaan dan mendirikan sekretariat bersama (Sekber) yang anggotanya tidak hanya Hanura dan Gerindra saja, tapi juga parpol lain.

Sekber itu nantinya akan dilengkapi dengan lembaga hukum dan berbagai masalah detil, investigasi serta langkah-langkah hukum akan ditindak lanjuti oleh lembaga hukum dalam sekber itu.

Partai-partai dalam Sekber kemudian akan meminta lembaga-lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu untuk memberikan penjelasan atas apa yang telah terjadi dan selanjutnya melakukan penyelesaian di ranah hukum.

Wiranto menyatakan, jika berbagai masalah ini tidak diluruskan, maka tidak akan ada kepastian hukum di negeri ini dan demokrasi pun akan mati.

"Demokrasi yang kita bangun ini bisa berjalan baik kalau ada hukum yang baik. Kita tidak akan membiarkan pemilu tercederai oleh berbagai tindakan (kecurangan) yang terjadi selama pemilu berlangsung. Inilah yang kita bicarakan bersama untuk melakukan gerakan mengungkap yang sebenarnya terjadi, yaitu pemilu yang kita anggap cacat," ujar mantan panglima TNI itu.

Ditempat sama, Prabowo menyakatan sangat prihatin dengan pelaksanaan pemilu kali ini dimana banyak ditemukan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan norma demokrasi.

"Terlalu banyak rakyat yang tidak diberi hak politik yang sama. Karenanya kita sepakat untuk mendirikan sekber atau forum lintas partai untuk perubahan. Sudah hampir 23 partai yang akan bergabung dan mungkin ormas-ormas lain juga bergabung," katanya.

Mengenai kekacauan DPT (Daftar Pemilih Tetap), Prabowo menyebut soal ini sebagai tanggungjawab pemerintah dan mereka seharusnya sudah memberikan DPT ke masyarakat dua bulan sebelum pelaksanaan pemilu.

"Ini tidak. Pada saat pemilu, masih banyak DPT yang tidak disebarluaskan. Pemerintah bertanggungjawab memberikan DPT yang valid dan semua negara (melakukan) seperti itu," katanya.

Lebih lanjut, Prabowo mengatakan harus ada perubahan karena bisa-bisa pilpres nanti hanya sekedar sandiwara. (*)

Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009