Pemprov Maluku siapkan 1.000 tempat tidur karantina warga luar

Ambon (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Maluku menyediakan 1.000 tempat tidur untuk mengarantina warga dari luar yang berkunjung ke daerah tersebut, guna mencegah menyebaran virus COVID-19 di provinsi tersebut.

"Kita sudah siapkan 1.000 tempat tidur di Balai Diklat dan asrama haji mengarantina warga luar daerah yang tiba di Ambon. Mereka wajib dikarantina selama 14 hari," kata Gubernur Maluku, Murad Ismail usai melakukan teleconference bersama Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'aruf Amin di Ambon, Selasa.

Menurut Gubernur, langkah tegas itu dilakukan menyusul satu warga asal bekasi, Jawa Barat yang sedang diisolasi di RSUD dr. Haulussy, Ambon dinyatakan positif terinfeksi Virus tersebut.

Warga dari luar provinsi Maluku saat tiba di bandara Internasional Pattimura maupun pelabuhan, akan langsung dibawa untuk diisolasi di balai diklat dan asrama haji yang telah disiapkan.
Baca juga: Satu pasien di Ternate positif terjangkit COVID-19, sebut Gugus Tugas
Baca juga: Dua WNA Jepang diisolasi di RSUD Haulussy Ambon

"Ini (karantina) wajib ditaati. Orang luar Maluku yang datang kalo tidak mau dikarantina, silahkan kembali ke daerah asalnya," tegas Gubernur.

Sedangkan warga Maluku yang baru selesai melakukan perjalanan dari luar daerah, saat tiba di bandara atau pelabuhan juga akan langsung diarahkan ke rumah masing-masing, serta wajib melakukan karantina mandiri selama 14 hari, dan diawasi RT/RW maupun petugas kesehatan.

Gubernur menjamin semua rumah sakit maupun tenaga medis di Maluku siap untuk melayani dan menangani warga yang terinfeksi virus COVID-19 yang telah menjadi pandemi global tersebut.

"Jadi tidak ada toleransi bagi warga luar provinsi Maluku. mereka harus mengikuti aturan yang diterapkan. Langkah ini untuk mengurangi jatuhnya korban jiwa akibat virus COVID-19," tandasnya.

Gubernur Maluku, Murad Ismail saat mengikuti teleconference bersama Presiden Joko Widodo dari ruang kerjanya di Ambon, Selasa (24/3). (Foto ANTARA/Jimmy Ayal)

Gubernur juga memaparkan instruksi Presiden Joko Widodo dalam teleconference dengan Gubernur dari delapan provinsi tersebut diantaranya, meminta para Gubernur mengutamakan keselamatan dan kesehatan warga serta membangun jaring pengaman sosial.

Presiden Jokowi juga meminta Pemprov segera menghitung dampak ekonomi akibat penyebaran virus COVID-19 serta langkah-langkah penanganan, termasuk menjamin stok pangan untuk masyarakat tersedia dalam jumlah yang cukup.

Sedangkan menyangkut kebijakan penutupan akses masuk maupun keluar (lockdown) ke Maluku, tidak akan dilakukan karena tiap negara maupun daerah memiliki karakteristik yang berbeda.
Baca juga: ACT-MRI Maluku lakukan disinfektan cegah COVID-19 di Kota Ambon
Baca juga: Satgas COVID-19 Malra semprot perkantoran bupati dengan disinfektan

Masing-masing pemerintah daerah juga diingatkan untuk gencar menyosialisasikan gerakan "physical distancing" atau menjaga jarak aman antarwarga sebagai opsi paling tepat dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Hingga Selasa (23/3) di Maluku tercatat satu warga positif terinveksi COVID-19, tiga lainnya berstatus Pasian Dalam Pengawasan (PDP) yakni dua di Kota Ambon dan satu di Kabupaten Maluku Tengah, sedangkan 76 orang dengan status Orang Dalam Pemantauan.

ODP terbanyak yakni di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) yakni 26 orang diikuti, Kota Ambon dan Kabupaten Pulau Buru masing-masing (14 orang), Seram Bagian Barat (SBB) sebanyak 13 ODP, Kepulauan Aru (enam ODP), Kota Tual (dua ODP) dan satu ODP lainnya di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT).