Abbas Desak Netanyahu Majukan Usaha Perdamaian

Jerusalem (ANTARA News) - Presiden Palestina Mahmud Abbas, Ahad menelpon Benjamin Netanyahu untuk pertama kali sejak ia menjadi perdana menteri Israel dan mengatakan mereka harus memajukan usaha perdamaian, kata para pejabat Israel.

Abbas mengucapkan selamat hari libur kaum Yahudi, dan menambahkan "kedua pihak perlu mengusahakan perdamaian", kata sebuah pernyataan dari kantor perdana menteri Israel.

Netanyahu, yang pemerintahnya cenderung ke kanan berkuasa mulai 31 Maret, mengatakan "ia berniat akan memulai kembali" perundingan dan kerjasama dengan Palestina untuk meningkatkan perdamaian, kata pernyataan itu.

Para pejabat Israel mengatakan itu adalah kontak pertama antara dua pemimpin sejak Netanyahu menjadi perdana menteri untuk kedua kali. Ia terakhir memangku jabatan itu dari tahun 1996 sampai 1999.

Netanyahu "mengingatkan kembali kerjasama dan pembicaraan mereka di masa lalu, dan bagaimana ia berniat untuk memulai kembali ini di masa depan untuk memajukan perdamaian", kata pernyataan itu.

Perunding senior Palestina Saeb Erekat, Jumat mengatakan, Abbas membuat syarat perundingan perdamaian dengan kabinet Netanyahu agar melaksanakan kesepakatan-kesepakatan yang ditengahi AS yang dicapai dalam KTT di Annapolis, AS tahun 2007, dan membekukan pengembangan permukiman Yahudi.

Pernyataan-pernyataan Erekat itu menyusul komentar-komentar pekan lalu oleh Menlu Israel Avigdor Lieberman yang berhaluan kanan bahwa perundingan-perundingan menyangkut pembentukan negara Palestina yang diselenggarakan di Annapolis itu tidak berlaku lagi.

Netanyahu sendiri lebih tidak jelas, dengan mengatakan prioritas utamanya dipusatkan pada masalah-masalah ekonomi dan keamanan bukannya merundingkan masalah-masalah inti seperti perbatasan-perbatasan negara dan nasib Jerusalem dan para pengungsi Palestina.

Sikap Netanyahu dapat menimbulkan satu benturan dengan pemerintah Presiden AS Barack Obama, yang pekan ini menyerukan pembentukan sebuah negara Palestina berdampingan dengan Israel seperti yang digariskan dalam KTT Annapolis, dan mengatakan kedua pihak perlu membuat kompromi-kompromi. (*)