MS Kaban: PBB Siap Berkoalisi Dengan Demokrat

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) MS Kaban menyatakan kesiapan partainya untuk kembali berkoalisi dengan Partai Demokrat, baik di pemerintahan maupun parlemen, termasuk menandatangani kontrak politik yang disyaratkan.

"Meski masih bersifat sementara, hasil hitung cepat (quick count) sudah menyebutkan Demokrat sebagai pemenang Pemilu 2009. PBB sebagai parpol harus melihat hal itu dengan menentukan langkah selanjutnya. Dan kami memutuskan untuk kembali meneruskan koalisi yang sudah terbangun selama ini," ujar MS Kaban di Jakarta, Minggu.

Menurut Kaban, hasil kerja pemerintahan yang saat ini sedang berjalan sudah cukup bagus sehingga membutuhkan kesinambungan kepemimpinan untuk menuntaskan pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai.

"PBB itu berorientasi pada rakyat, bukan bagi-bagi kekuasaan. Dan menurut PBB, kinerja pemerintahan yang dibangun dalam koalisi saat ini sudah memberikan perubahan positif bagi rakyat sehingga semua itu harus dilanjutkan untuk menuntaskan berbagai pekerjaan rumah yang belum selesai," ujarnya.

Kaban juga sependapat dengan rencana Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang akan mengatur mekanisme koalisi dalam sebuah kontrak politik.

Karena itu, katanya, PBB berharap Partai Demokrat dapat segera merumuskan bentuk kontrak politik yang menjadi prasyarat koalisi itu.

"Saya setuju dengan rencana Demokrat yang akan mengatur koalisi itu dalam sebuah kontrak politik. Itu nantinya akan menjadi semacam `code of conduct` bagi seluruh parpol yang berkoalisi. Saya harap dapat segera diformulasikan agar parpol-parpol yang berencana berkoalisi dapat membahasnya di internal partai," katanya.

Berdasarkan pengalaman PBB saat berkoalisi dengan Partai Demokrat selama ini, lanjut Kaban, kontrak politik tidak akan membelenggu otonomi partai.

Sebaliknya, ia menilai, kontrak itu justru akan memberi arah berjalannya koalisi karena berisi agenda-agenda yang menjadi komitmen bersama.

"Jadi bukan Partai Demokrat secara sepihak yang membuat `code of conduct` itu. Kode etik itu disusun dan dibahas bersama. Itu akan menjadi ikatan yang baik untuk menjadi pegangan parpol yang duduk di parlemen maupun di pemerintahan," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Kaban tetap optimismistis partai yang dipimpinnya mampu memenuhi kuota "parliamentary threshold" sebesar 2,5 persen.

"Kita harus optimis dan harus yakin kuota itu bisa dipenuhi," tegasnya.

Menanggapi banyaknya kekecewaan terhadap penyelenggaraan Pemilu 9 April 2009 lalu, MS Kaban juga mengaku kecewa terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara.

"Saya yakin semua parpol sepakat bahwa pelaksanaan pemilu kali ini sangat buruk dibanding pelaksanaan pada 1999 dan 2004. Kinerja dan manajerial KPU jauh dari rasa memuaskan. Padahal, anggaran negara yang dikucurkan cukup besar," katanya.

Kaban menilai, jika banyak pihak yang kecewa terhadap kinerja KPU, maka sudah tepat jika diselesaikan melalui jalur hukum.

"Namun demikian, PBB menyatakan hasil pemilu kali ini tetap sah," tegasnya.

Ia menambahkan, dibutuhkan sikap kenegarawanan serta mengedepankan kepentingan bangsa dalam menyikapi hasil pemilu kali ini.(*)