DPR dorong Pemerintah segera ajukan revisi APBN 2020

Melihat perkembangan situasi saat ini dan perkiraan ke depan, rasanya sulit asumsi atau target APBN 2020 bisa tercapai. Untuk itu harus segera dilakukan revisi,

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR-RI Bidang Industri dan Perdagangan Rachmat Gobel mendorong Pemerintah segera mengajukan revisi atau perubahan APBN 2020 untuk memperkuat efektivitas dan fleksibilitas penggunaan APBN 2020 oleh pemerintah dalam menghadapi penanganan COVID-19 dan dampaknya terhadap ekonomi.

“Sejumlah target atau asumsi APBN 2020 besar kemungkinan tidak tercapai, apalagi pemerintah memerlukan biaya besar untuk penanganan wabah COVID-19. DPR akan memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah," kata Rachmat dalam siaran pers di Jakarta, Selasa.

Rachmat yang juga anggota Komisi XI DPR RI itu menjelaskan, APBN 2020 yang disahkan pada September 2019 antara lain menargetkan pendapatan negara mencapai Rp 2.233,2 triliun dan belanja negara mencapai Rp 2.528,8 triliun.

Dengan demikian defisit direncanakan sebesar Rp307,2 triliun. Anggaran ini disusun berdasarkan asumsi antara lain pertumbuhan PDB 5,3 persen, inflasi 3,1 persen, dan nilai tukar Rp14.000 per dollar AS.

“Melihat perkembangan situasi saat ini dan perkiraan ke depan, rasanya sulit asumsi atau target APBN 2020 bisa tercapai. Untuk itu harus segera dilakukan revisi,” ujar Rahmat.

Menurut Rahmat, revisi APBN 2020, tidak hanya soal penerimaan dan belanja negara, yang lebih penting itu adalah revisi terhadap alokasi anggaran ke setiap sektor ataupun kementerian dan lembaga.

“Prioritas anggaran saat ini dan ke depan akan sangat berbeda dengan sebelumnya. Prioritas APBN 2020 ke depan untuk membiayai penanganan penyebaran COVID-19 pada masyarakat dan dampaknya ekonominya, terutama terhadap masyarakat lapisan bawah agar kehidupan mereka tidak kian terjepit,” katanya.

Langkah penanganan Covid-19 dipastikan akan menekan pertumbuhan ekonomi sehingga akan berdampak pada lapangan kerja dan penghasilan masyarakat.

Ia mengatakan, dampak perlambatan ekonomi akibat virus Corona juga telah menyebabkan menurunnya realisasi penerimaan pajak.

Politisi dari Partai Nasdem ini mengutip data Kementerian Keuangan, hingga akhir Februari 2020, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp152,9 triliun atau lebih rendah 5 persen dibanding periode yang sama tahun 2019.

Penurunan terutama dialami pada penerimaan PPh Migas yang baru mencapai Rp 6,6 triliun atau turun 36,8 persen dibandingkan tahun lalu.

"Indonesia harus menyiapkan diri untuk menghadapi skenario terburuk agar tidak memicu dampak yang tidak diinginkan terhadap kehidupan bangsa. Saatnya bekerja cepat dan bersinergi menghadapi situasi sulit ini. Tidak ada lagi waktu untuk berdebat, untuk itu pemerintah dituntut memberi arah dan tindakan yang tegas,” katanya.

Dukung tim medis

Terkait semakin meluasnya pandemi COVID-19, Rachmat mengatakan DPR mengajak kepada seluruh komponen bangsa memberikan penghargaan, dukungan, dan motivasi sebesar-besarnya kepada seluruh tim medis yang kini berjibaku di garda terdepan menangani pandemi corona.

Tim medis tidak hanya totalitas dalam bekerja, tetapi juga menomorduakan kepentingan pribadinya hingga rela kehilangan jiwa demi menyelamatkan ribuan warga yang terpapar virus Corona dari kematian.

“Saya tak akan pernah berhenti mengajak masyarakat bahu-membahu membangun solidaritas dalam bentuk apapun, termasuk memenuhi ajakan pemerintah melakukan social distancing," tegasnya.

Jika upaya ini berhasil menekan dan menghentikan pandemi corona, pada akhirnya tidak saja menolong sesama rakyat dan negara, tetapi juga menolong tim medis yang kini berjibaku di puluhan ribu puskesmas, ratusan rumah sakit rujukan, dan karantina memutus mata rantai pandemi.

Ia menambahkan, bersama Ketua DPR dan seluruh wakil Ketua DPR akan membantu pemerintah menemukan cara tercepat menangani dan menghentikan merebaknya pandemi yang lebih luas dan lebih besar lagi. Apaka dalam bentuk percepatan pembahasan di sektor anggaran, pencairan, maupun menemukan terobosan memutus hambatan yang akan memperlambat proses penanganan COVID-19.

"Saya akan memprioritaskan fungsi pengawasan sebagai anggota dan pimpinan dewan untuk menjaga kebijakan pemerintah dalam menangani wabah corona ini, termasuk pemberian penghargaan dan insentif yang layak kepada seluruh tim medis yang telah berjibaku. Ini penting, karena mereka tak hanya memberikan tenaga, keahlian, juga jiwanya kepada negara di atas kepentingan pribadi dan keluarganya,” ujarnya.