Ramallah (ANTARA News/Reuters) - Presiden Palestina Mahmoud Abbas bersedia berbicara dengan pemerintahan baru Israel dengan syarat mereka mesti menaati dahulu kesepakatan-kesepakatan sebelumnya sekaligus menghentikan pembangunan wilayah pemukiman Yahudi di Palestina, demikian seorang pejabat Palestina.

Juru runding senior Palestina Saeb Erekat menyatakan, Abbas telah mengutarakan pesan itu langsung ke para penengah Kuartet Timur Tengah yang terdiri dari Amerika Serikat, Uni Eropa, Rusia dan PBB.

"Pesan itu telah disampaikan kepada Kuartet bahwa Israel mesti menerima solusi dua negara dan semua kesepakatan yang telah ditandatangani, termasuk (kesepakatan) Annapolis, dan membekukan aktivitas pembangunan pemukiman, demi berlangsungnya negosiasi-negosiasi politik. Anda tidak bisa menempuh negosisi politik tanpa semua syarat itu," kata Erekat.

Jika Israel menyampaikan komitmen untuk memenuhi semua syarat itu, demikian Erekat, maka Abbas bersedia melanjutkan negosiasi secepatnya.

Para diplomat Barat menyebut langkah Palestina ini sebagai upaya mengulur waktu.

Menteri luar negeri baru Israel, Avigdor Lieberman yang ultranasionalis, telah menyatakan kesepakatan yang dihasilkan dari konferensi Annapolis, Maryland pada November 2007 yang disponsori AS, sebagai tidak sah.

Dia juga menilai semua upaya damai dengan Palestina menemui jalan buntu dan Israel mesti mengalihkan fokus pada hal-hal lain.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sendiri menyampaikan pandangan yang kabur dengan menyatakan bahwa prioritas pemerintahannya terfokus pada masalah ekonomi dan keamanan ketimbang merundingkan perbatasan negaranya, nasib Jerusalem dan pengungsi Palestina.

Pendirian ini akan membuat Netanyahu berseberangan dengan hasrat pemerintahan Presiden AS Barack Obama yang minggu ini menyerukan berdirinya negara Palestina merdeka yang hidup berdampingan dengan Israel seperti digariskan Kesepakatan Annapolis dan meminta kedua pihak menempuh kompromi-kompromi.

Netanyahu dan Lieberman juga mendukung berlanjutnya pendudukan Yahudi di tanah Palestina, padalah AS telah mendesak pembekuan aktivitas itu.

Sementara itu, Utusan Khusus Kuartet Timur Tengah, Tony Blair, telah mendesak Netanyahu
untuk melanjutkan pembicaraan mengenai negara Palestina ini diiringi dengan percepatan pembangunan ekonomi di Tepi Barat dan membiarkan Palestina lebih mengendalikan wilayahnya.

Pemerintahan Abbas yang disokong Barat memerintah di Tepi Barat yang dikuasai Israel ini.

Blair juga mendesak Netanyahu untuk mengakhir blokade Israel di Jalur Gaza dimana Hamas berkuasa sejak Juni 2007 setelah menyingkirkan pasukan yang loyal kepada faksi Fatah yang sekuler. (*)

Pewarta:
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2009