Kami memutuskan kebijakan ini demi melindungi seluruh pekerjaan dan operasional perusahaan serta sektor usaha di negeri iniKarakas (ANTARA) - Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Minggu (22/3) mengumumkan kebijakan ekonomi guna mengatasi krisis ekonomi di tengah pandemi COVID-19, di antaranya melarang ada pemecatan, meminta bank menunda pemungutan kredit, dan mendorong para pemilik hunian menunda penagihan biaya sewa.
"Kami memutuskan kebijakan ini demi melindungi seluruh pekerjaan dan operasional perusahaan serta sektor usaha di negeri ini," kata Maduro lewat pidatonya yang disiarkan televisi nasional.
Pemerintah melaporkan 77 pasien positif COVID-19, tetapi belum ada korban jiwa. Otoritas terkait telah menetapkan status darurat, memberlakukan karantina massal selama satu bulan di Venezuela.
Maduro mengumumkan bank harus menunda pemungutan pinjaman yang diberikan ke masyarakat selama enam bulan. Ia juga memastikan layanan telekomunikasi tidak akan diputus, sementara biaya sewa hunian untuk tempat tinggal dan tempat usaha juga ditangguhkan. Pemerintah pun memberi kompensasi bagi pemilik properti, tetapi tidak menyebut besarannya.
Ia menambahkan pemerintah menawarkan rencana untuk membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mata uang Venezuela selama enam bulan. Maduro turut melarang perusahaan memberhentikan pegawainya sampai Desember 2020. Kebijakan itu sejalan dengan dekrit yang disahkan sejak 2015 dan terus diperpanjang tiap tahun.
Walaupun demikian, Maduro tidak menangguhkan pemungutan pajak serta tidak memberi insentif pajak untuk pengusaha. Kebijakan itu berkebalikan dengan langkah yang diambil sejumlah negara.
Dalam beberapa minggu terakhir, pemerintah membiarkan kenaikan biaya sejumlah layanan dasar seperti kebutuhan sanitasi dan telekomunikasi, serta memperbanyak unit hitung pajak, dan gencar mencari sumber pendapatan di saat krisis ekonomi akibat wabah COVID-19 dan turunnya harga minyak.
Dua asosiasi bisnis pada minggu lalu meminta pemerintah memperpanjang tenggat waktu bayar pajak dan meminta fasilitas batuan pajak. Namun, keduanya tidak mendapat tanggapan dari pemerintah. Sementara itu, kelompok oposisi meminta pemerintah membuat kebijakan fiskal dan ekonomi yang meringankan beban pekerja serta pengusaha.
"Pengumuman pemerintah mengecewakan. Pemerintah yang bertanggung jawab akan membuat kebijakan yang membantu sektor produksi tetap bertahan," kata Adan Celis, presiden serikat industri terbesar di Venezuela, Conindustria, lewat unggahannya di media sosial Twitter.
Dalam beberapa pekan mendatang, para pejabat Venezuela akan bertemu dengan perwakilan Pemerintah China, di antaranya termasuk mereka yang terlibat menanggulangi COVID-19 di Kota Wuhan, kata Maduro.
Ia menambahkan Venezuela akan menerima bantuan kemanusiaan dari China dan Rusia, setelah pada minggu lalu negara itu menerima bantuan 130 dokter dari Kuba. Maduro mendesak Amerika Serikat mencabut seluruh sanksi yang dikenakan ke Venezuela mengingat selama krisis COVID-19.
Sumber: Reuters
Baca juga: Brasil tutup perbatasan untuk warga Venezuela karena virus corona
Baca juga: Karantina perparah krisis di Venezuela, Maduro minta bantuan IMF
Baca juga: Venezuela akan karantina seluruh negeri
Penerjemah: Genta Tenri Mawangi
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2020
