Bawaslu Temukan Sejumlah Pelanggaran Pemilu

Jakarta (ANTARA News) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan berbagai jenis pelanggaran dalam pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu 2009.

Ketua Bawaslu Nur Hidayat Sardini di Jakarta, Kamis malam, mengatakan setidaknya ada sepuluh jenis pelanggaran, yaitu surat suara tertukar antardaerah pemilihan, jumlah surat suara kurang, pemilih yang berada di rumah sakit dan lembaga pemasyarakatan tidak dapat memilih.

Kemudian perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), kotak suara yang tidak memenuhi standar, pemilih terdaftar tidak diberi kesempatan untuk memberikan suara, pemilih memberikan suara lebih dari satu kali, pemilih mengaku sebagai orang lain ketika memberikan suara.

Selain itu juga ada pemungutan suara yang tidak dilakukan dalam bilik suara, temuan TPS fiktif lengkap dengan kotak suara dan DPT di Kota Jayapura, Papua Barat.

"Berbagai pelanggaran tersebut berdasarkan laporan dari Panwaslu di seluruh provinsi di Indonesia," kata Nur Hidayat Sardini.

Anggota Bawaslu Wirdyaningsih menambahkan, Bawaslu menerima sedikitnya 154 laporan dari seluruh Indonesia yang bisa dikategorikan dalam sepuluh jenis pelanggaran tersebut.

Dari berbagai jenis kesalahan tersebut, Bawaslu mengumumkan pelanggaran yang paling sering terjadi adalah pelanggaran yang terkait dengan DPT bermasalah (45 kasus), pemilih yang mengaku sebagai orang lain (38 kasus), surat suara tertukar (31 kasus), dan surat suara kurang (10 kasus).

Bawaslu juga mencatat beberapa pelanggaran lain, antara lain politik uang (enam kasus) dan pemilih tidak menggunakan bilik suara atau bilik suara kurang (lima kasus).

Anggota Bawaslu Wirdyaningsih mengatakan, permasalahan DPT seringkali muncul dalam bentuk manipulasi yang dilakukan oleh petugas. Dia mencontohkan, petugas di sebuah TPS di Depok dengan sengaja menyuruh warga yang tidak terdaftar dalam DPT untuk menggunakan surat suara yang tidak digunakan oleh pemilih terdaftar.

"Selain itu masih juga dijumpai DPT ganda," kata Wirdyaningsih.

Sedangkan politik uang, menurut Wirdyaningsih, seringkali terjadi dalam bentuk serangan fajar yang dilakukan beberapa jam sebelum pemungutan suara.(*)