Mereka keberatan, karena baru mengetahui bahwa nama mereka tidak masuk DPT, pada dua hari menjelang pemilu.
"Ada 153 warga di sini yang tidak masuk dalam DPT, kami sudah mendatangi pihak kelurahan, namun mereka menyarankan kami untuk datang ke KPU," Ungkap Rinto Polutu (33), salah seorang warga setempat.
Yang lebih janggal, lanjut dia, bahkan terdapat warga yang rumahnya di jadikan TPS, namun namanya tidak masuk dalam DPT.
"Ada juga warga yang seluruh keluarganya tidak masuk dalam DPT," timpal Thalib Abbas (24), warga lainnya.
Ditolak KPU
Sementara itu, di depan sejumlah perwakilan warga, ketua KPU Kota Gorontalo, Rizan Adam, mengaku tidak bisa mengakomodir keinginan ratusan warga Huangobotu, yang ingin ikut serta dalam pemilu legislatif.
"Sebenarnya saya ingin sekali mengakomodir keinginan warga, namun, jika hal itu saya lakukan, maka saya dapat terkena sanksi karena menyalahi aturan perundangan," kata dia.
Dia menjelaskan, pemutakhiran kembali DPT telah berakhir pada 31 maret 2009 yang lalu, sehingga penambahan data pemilih yang melewati batas waktu tersebut tidak lagi bisa diakomodir.
Sebagai solusinya, pihak KPU menawarkan pada warga, untuk didata agar dapat menjadi pemilih pada pemilu presiden mendatang.
Kasus serupa di sejumlah kelurahan
Dia mengatakan, kasus serupa juga terjadi di sejumlah kelurahan di kota Gorontalo, di antaranya di kelurahan Talumolo yang berada di wilayah pesisir .
Sementara itu, meski menerima solusi dari KPU tersebut, namun warga mengaku kecewa karena tidak bisa mengikuti pemilu legislatif kali ini.
"Pemerintah selalu menghimbau agar warga tidak golput, namun kenyataannya, warga yang ingin menggunakan hak pilihnya, nama mereka justru tak tercatat dengan alasan tercecer," ungkap Nurhadi Thaha, warga setempat.(*)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
