PBB, New York (ANTARA News) - Seorang diplomat Korea Utara, Selasa waktu setempat memperingatkan bahwa negaranya akan bereaksi keras terhadap kecaman apapun oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap peluncuran roket jarak-jauhnya.
Pak Tok Hun, Wakil Duta Besar Korut untuk PBB mengatakan kepada para wartawan bahwa jika Dewan yang beranggotakan 15 negara itu "mengambil langkah apapun, kami akan mempertimbangkan pelanggaran terhadap kedaulatan negara kami ini. Pilihan berikutnya, kami yang akan menentukan".
Ia menyatakan bahwa Pyongyang akan mengambil "langkah yang diperlukan dan keras" jika mosi kecaman muncul.
"Setiap negara memiliki hak yang tak dapat dicabut untuk menggunakan ruang angkasa secara damai," kata Pak, yang menyatakan bahwa banyak negara yang juga telah meluncurkan satelitnya ke antariksa ratusan kali.
Ia mempertanyakan mengapa peluncuran satelit oleh negara-negara tersebut merupakan hal biasa-biasa saja, "sementara kami tidak diperbolehkan melakukan hal yang sama, itu tidak adil".
Pak bersikeras bahwa roket tiga tingkat Taepodong-2 yang diluncurkan hari Ahad mengangkut satelit, bukan peluru kendali. "Itu satelit. Semua orang bisa membedakan antara satelit dan peluru kendali," katanya seperti diwartakan Kantor Berita AFP.
Amerika Serikat dan sekutunya mengatakan, tidak pernah sebuah satelit bisa mencapai ruang angkasa dan bahwa peluncuran hari Ahad adalah "benar-benar merupakan uji coba peluru kendali balistik" yang gagal.
Mereka menyatakan bahwa peluncuran seperti itu telah melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB 1718, yang disahkan tahun 2006 dan merupakan larangan terhadap Korut untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan peluru kendali.
Pada Selasa, sementara Korut mengeluarkan gambar film peluncuran, China --sekutu terdekat Korut-- menolak dengan tegas untuk mengecam Korut, dengan mengatakan bahwa Pyongyang memiliki hak untuk menggunakan ruang angkasa secara damai.
"Kami harap semua pihak terkait bisa menahan diri dan tetap tenang untuk menjaga perdamaian dan kestabilan secara menyeluruh," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Jiang Yu. (*)
Pewarta:
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2009