Jakarta (ANTARA News) - Staf Ahli Menteri Koordintor Perekonomian M Chatib Basri mengatakan isu nasiolitas masih membayangi implementasi G20 terutama terkait dengan kesepakatan regulasi sektor keuangan global. "Karena ini kesepakatan global, sedangkan implementasinya berada di masing-masing negara, ini masih membayangi, mungkinkah aturan-aturan yang dibentuk secara global tersebut mau diberlakukan oleh negara-negara yang memiliki perbedaan kecenderunagn ekonomi," katanya dalam acara seminar paska G20 di Jakarta, Selasa. Menurut dia, aturan terkait sektor keuangan global memang tidak bisa dihindari. Sebab produk-produk keuangan telah melintas batas negara. Produk keuangan yang ditawarkan di suatu negara, kini dalam hitungan detik bisa dibeli kalangan investor di negara lain. Kasus, penjualan surat-surat berharga yang berhubungan subprime mortgage (kredit perumahan AS) merupakan salah satu contohnya. Surat-surat yang diterbitkan di AS, kemudian diderivasikan (dibuat turunannya), dan di beli oleh berbagai negara. Akibatnya, ketika krisis keuangan yang membuat surat-surat berharga yang berhubungan dengan subprime mortgage rontok, membuat negara yang memiliki ekposur pada surat-surat berharga ini juga ikut terguncang. Bahkan lebih dari itu, negara-negara yang tidak memiliki juga terkena dampknya, karena tergerusnya perekonomian secara global. Untuk itu, menurut dia, kesepakatan secara internasional terkait sektor keuangan memang diperlukan. "Namun apakah setiap negara bisa menyelaraskan ini, ini yang penting," katanya. Ketua Umum Ikatan Bankir Indonesia, Agus Martowardojo mengatakan, kesepakatan tingkat global tetap harus melalui suatu proses politik di masing-masing negara. "Mungkin secara comercial (bisnis) hal itu bisa dilakukan, tetapi ditingkat negara ada proses politik, proses yang juga harus dilalui dalam pengambilan keputusan," katanya. Sementara itu, Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Mahendra Siregar menilai pertemuan G20 pada 1-2 April 2009 tersebut efektif, sebab melibatkan para pemimpin nasional negara (presiden atau perdana menteri). "Ini yang membdakan dengan pertemuan G20 biasanya, yang hanya melibatkan menteri keuangan dan bank sentral saja," katanya.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
