LPI: Indikasi Kesalahan DPT Bukan Kesalahan KPU Semata

Jakarta (ANTARA News) - Indikasi kesalahan daftar pemilih tetap (DPT) bukan merupakan kesalahan Komisi Pemilihan Umum (KPU) semata, tetrapi pemerintah dalam hal Depdagri harus bertanggung jawab atas indikasi kesalah DPt menjelang pemilu, 9 April 2009, kata Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens.

Dalam diskusi tentang masalah DPT menjelang pemilu 2009 di Jakarta, Selasa, Boni Hargens mengatakan, UU No. 22/2008 tentang Penyelenggaraan Pemilu menyebutkan bahwa meski otoritas teknis dibebankan pada institusi elektoral (KPU, KPUD, Bawaslu dan Panwaslu), namun taggungjawab atas sukses atau tidaknya tetap menjadi tanggungjawab pemerintah.

"Penyusunan daftar pemilih sementara/tetap (DPS/DPT) yang dilakukan KPU berdasarkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Ditjen Administrasi Kependudukan (Adminduk) Depdagri," katanya.

Menurut Boni, terkait permasalahn DPT itu, LPI menemukan adanya nama-nama penduduk yang tercatat dua kali dan anak di bawah umur ada di dalam DPT untuk beberapa TPS di Jakarta Timur.

"Semua ini menandakan indikasi ketidakberesan penyelenggaraan pemilu," katanya.

Sementara itu, ketika menjawab pertanyaan pers, mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal (purn) TNI Tyasno Sudarto itu mengatakan dugaan manipulasi DPT perlu segera dicari jalan keluarnya antara penyelenggara Pemilu seperti KPU dengan pemerintah dan pimpinan Parpol, sehingga pelaksanaan pemilu sesuai jadwal yaitu 9 April 2009 dan tidak ada penundaan pemilu.

Tyasno berharap, bahwa Pemilu 2009 menghasilkan pemimpin nasional baik kalangan legislatif, eksekutif dan yudikatif yang bercirikan antara lain berani, bersih, cinta tanah air dan jujur.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta semua perangkat pelaksanaan pemilu bekerja secara profesional termasuk melaporkan kalau terbukti ada kecurangan yang dilakukan pemerintah.

"Kita mendengar ada isu, jangan-jangan pemilu curang, bahkan yang dianggap curang itu yang sedang memerintah dan sebagainya. Mari kita buktikan," kata Presiden sebelum menerima laporan kesiapan pemilu dari KPU di Istana Negara Jakarta, Selasa.

Disamping mengajak masyarakat untuk melaksanakan Pemilu 2009 secara aman, tertib, dan lancar, serta jujur, adil dan demokrastis, Presiden juga mengajak semua pihak memastikan tak ada penyimpangan dan pelanggaran dalam pemilu.(*)

10 April 2009

Dari rakyat, Oleh rakyat, Untuk rakyat. KPU hanya alat + sarana. Rakyat yg sudah berpengalaman dengan pemilu sebelumnya kenapa tidak saling memegang komitmen, menciptakan pemilu yg sukses. Seharusnya rakyat lebih dewasa dan tahu apa yg harus dilakukan, karena semuanya akan dikembalikan kepada rakyat lagi. Jadi jika ada kesalahan sebagian pihak.. marilah bersikap bijak dalam memperbaikinya.

0 0 Balas LaporkanHapus
8 April 2009

Tidak seharusnya terjadi kesalahan DPT, kalau saja data kependudukan benar, hal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab departemen dalam negeri, aparat pemerintahan tingkat kelurahan sampai dengan RT/RW harus lebih diberdayakan dalam hal pendataan penduduk di daerahnya masing-masing.

0 0 Balas LaporkanHapus