Semarang (ANTARA News) - Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali mempertanyakan kebenaran metodologi penelitian yang digunakan oleh lembaga survei tertentu yang menyebutkan perolehan suara partai berlambang Kabah akan mengalami penurunan dalam Pemilu 2009.

"Kami patut mempertanyakan metodologi penelitian yang digunakan lembaga survei tersebut benar atau tidak. Jangan-jangan hanya untuk mendiskreditkan partai tertentu," ujarnya ketika ditemui usai meresmikan kantor baru Koperasi simpan Pinjam (KSP) Nasari di Semarang, Senin.

Ia mengatakan, ada kontradiksi hasil survei yang dikemukakan oleh sejumlah lembaga survei dengan kenyataan di lapangan, mengingat jumlah massa pendukung kampanye di Jateng tidak kalah dengan partai besar lainnya.

Demikian halnya hasil survei yang dilakukan oleh lembaga survei tertentu yang mengatakan suara PKS dan PPP akan tersedot ke Partai Gerindra karena politisi dari kedua partai itu membawa virus asusila, korupsi, dan poligami.

"Kader partai yang melakukan tindakan asusila, korupsi, dan poligami bukanlah kebijakan partai," ujarnya.

Namun, dia mempertanyakan pernyataan lembaga survei tersebut yang mengatakan poligami sebagai virus merupakan penghinaan umat Islam dan Alquran.

"Pasalnya poligami merupakan ajaran yang berasal dari Alquran," ujarnya.

Ia mengaku tidak mendukung poligami mengingat hal itu merupakan pilihan dari individunya yang akan menerima konsekuensinya. "Sekali lagi, lembaga survei yang mengatakan poligami virus adalah penghinaan kepada Islam dan ajaran Islam," tegasnya.

Ia menduga, ada sejumlah kelompok yang ingin mendiskreditkan Islam dan survei itu juga tendensius mengingat memojokkan PPP.

Selain itu dia mengkritisi lembaga survei yang hanya mempublikasikan kader PPP yang terlibat korupsi meskipun yang terlibat hanya satu orang saja.

"Kader kami yang terlibat korupsi hanya satu, kenapa partai lain banyak yang terlibat tetapi tidak dipublikasikan. Hal ini patut dipertanyakan," ujarnya.

Disinggung soal koalisi, dia mengaku, semua pihak tentu akan mempertimbangkan koalisi mengingat mengurus bangsa mustahil dilakukan sendiri.

"Koalisi permanen hingga kini memang belum terbentuk mengingat masih menunggu hasil pemilu legislatif," ujarnya.

Ia mengatakan, partainya akan menjalinkan koalisi dengan partai yang memiliki visi dan misissama agar semua anggota koalisi memahami program pemerintah ke depan. (*)





Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2009