Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhyono menegaskan bahwa pemerintah sudah memutuskan tidak akan meminta bantuan keuangan dari IMF seburuk apapun krisis keuangan yang akan menerpa Indonesia.

"Indonesia bukan berarti menghina IMF. Kami memilih format yang lain apabila betul-betuk memerlukan bantuan keuangan dari lembaga-lembaga keuangan. Saya pastikan kepada rakyat tidak ada pikiran bagi saya menggandeng IMF," kata Presiden dalam wawancara di sebuah stasiun TV Swasta di Jakarta, Minggu malam.

Dikatakan Presiden, pernyataan itu juga disampaikannya saat bertemu dengan pimpinan IMF saat pertemuan G-20 di London beberapa hari lalu.

"Saya ketemu pimpinan IMF di London bahwa Indonesia memilih format yang lain. Kami tidak akan melakukan kerjasama dengan IMF seperti yang terjadi 10 tahun yang lalu, trauma psikologis sangat dalam," katanya.

Menurutnya, Indonesia mempunyai pengalaman pahit dengan IMF karena salah resep dan salah memperhitungkan kondisi sehingga keberadaan IMF justru tidak terlalu memperbaiki ekonomi Indonesia saat itu.

Untuk masa krisis keuangan global saat ini, Presiden Yudhoyono juga meminta agar lembaga-lembaga keuangan seperti IMF dan Bank Dunia direformasi perannya sehingga benar-benar berfungsi sebagai lembaga keuangan yang bisa membantu ekonomi negara yang membutuhkan.

"IMF dan bank dunia mesti melakukan reformasi dan membantu negara-negara yang saat ini kesulitan keuangan," katanya.

Mengenai sistem perekonomian yang digunakan Indonesia, Presiden Yudhoyono mengatakan dirinya tidak mau terjebak dalam ideologi ekonomi yang berkembang di dunia saat ini,

"Jangan terperangkap dan terjebak ideologi, apalagi yang sudah tidak jaman. Yang penting sistem dan kebijakan yang dianut membawa kemakmuran bagi rakyat, tidak menyia-nyiakan sumber daya alam dan menjadikan keadilan," katanya.

Presiden juga menyatakan ketidaksetujuanya terhadap paham fundamental pasar bebas atau neoliberalisme, karena menurutnya pemerintah tidak mempunyai peran dalam membantu rakyatnya.

"Saya memilih ekonomi yang efisien yaitu tetap ekonomi terbuka tetapi dengan peran pemerintah untuk membantu atau melindungi yang miskin, pemerataan di daerah-daerah, melancarkan prog pro rakyat dan tidak menyerahkan semua kepada pasar bebas," katanya.(*)

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009