DPT Pemilu di Malaysia Dinilai "Kacau"

Kuala Lumpur (ANTARA News) - Partai Demokrat dan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) di Malaysia menemukan bahwa DPT (daftar pemilih tetap) di Malaysia "kacau" karena banyak pencatatan ganda, bedeng TKI yang tercatat ternyata sudah tidak ada, orang yang sudah meninggal juga masih terdaftar karena mengambil data sekunder.

"Akibat pendataan pemilih oleh PPLN Malaysia melalui konversi data keimigrasian dan atase tenaga kerja KBRI dan KJRI ialah banyak sekali daftar pemilih ganda, kongsi terdaftar sudah tidak ada lagi kongsinya, DPT 2004 masih masuk dalam DPT 2009, orang yang sudah meninggal masuk dalam DPT," kata Ketua Partai Demokrat Malaysia Wawan Syakir Darmawan di Selangor, Minggu.

Selain itu, lanjut Wawan, mahasiswa yang sudah lulus beberapa tahun yang lalu masih terdaftar padahal orangnya sudah kembali ke Indonesia . Selain itu, banyak nama yang sudah tidak ada lagi orangnya, dan masih banyak pemilih yang terdaftar di DPT 2009 yang belum mengetahui bahwa dirinya sudah terdaftar sebagai pemilih.

Hal serupa juga ditemukan Ketua PKS di Johor Bahru, Teungku Azhari.

"Kami menemukan banyak kertas suara yang dikirim itu ganda dan nama yang salah karena orang yang sebenarnya sudah tidak ada atau kembali ke Indonesia," katanya.

"Yang kami temukan hanya dari anggota PKS saja di Johor ada sekitar 200 kertas suara karena ganda atau salah kirim. Itu adalah kertas suara yang dikirim melalui pos. Kami yakin masih banyak lagi kertas suara yang salah kirim atau ganda," kata Teungku Azhari.

Menurut dia, keputusan dewan PKS adalah mengharamkan anggotanya menggunakan kertas suara yang ganda atau salah orang. Semua kertas suara yang salah harus dikembalikan. PKS Johor akan membuat laporan ke Panwaslu.

"Kami sudah kemukakan hal ini juga ke ketua PPLN Johor Bahru," katanya.

Untuk meningkatkan transparansi, Ketua Partai Demokrat Malaysia Wawan Syakir didampingi sekretarisnya Lukman Hakim meminta PPLN (panitia pemilihan luar negeri) untuk memberikan secepatnya lokasi TPSLN (tempat pemungutan suara LN), lokasi TPSLN di luar wilayah KBRI KL, lokasi tempat droping boks, jadwal pendistribusian droping boks yang hingga kini masih belum jelas.

Partai Demokrat menghargai hak politik warga negara Indonesia untuk memilih.

Oleh karena itu, meminta kepada PPLN melakukan langkah-langkah antisipatif dengan melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang belum terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) 2009 dapat memberikan hak pilihnya pada tanggal 9 April 2009.

Hal ini dapat meningkatkan partisipasi pemilih, katanya.(*)