Kuala Lumpur (ANTARA News) - Dubes RI untuk Malaysia Dai Bachtiar mengemukakan, Menlu Malaysia Rais Yatim telah menelponnya, Sabtu, untuk menjelaskan rencana kunjungan PM Malaysia baru Najib Tun Razak ke Indonesia pada bulan ini juga.

"Tadi pagi, Menlu Malaysia Rais Yatim menelpon saya untuk menjelaskan rencana kunjungan PM Najib ke Indonesia dalam bulan ini juga. Dia minta penjajakan waktu yang tepat ke Indonesia," kata Dai usai menyaksikan pelantikan tujuh Panwaslu luar negeri dari tiga negara di KBRI Kuala Lumpur, Sabtu.

Ketika ditanya apakah Indonesia merupakan negara pertama yang dikunjungi Najib sebagai PM Malaysia ke-6, Ia menjawab,"Saya tidak tahu apakah Indonesia merupakan negara yang pertama dikunjungi atau ke berapa. Karena tadi hanya dikemukakan keinginannya kemudian mencarikan waktu yang tepat," katanya.

Sebaliknya, Wapres Jusuf Kalla juga sudah menelpon Dubes Dai untuk menanyakan jadwal acara PM Najib yang bisa dihadiri oleh Jusuf Kalla untuk memberikan ucapan selamat atas terpilihnya Najib sebagai PM Malaysia ke-6 menggantikan Abdullah Badawi.

Ketika ditanyakan arah kebijakan luar negeri Malaysia dengan PM yang baru, Dubes mengatakan kebijakan luar negeri Malaysia terhadap Indonesia tidak akan berubah dengan PM Malaysia yang baru Najib Tun Razak karena dari organisasi politik yang sama dengan PM sebelumnya yakni UMNO (United of Malays National Organisation).

"Karena dari organisasi politik yang sama yakni UMNO dan mereka sudah punya platform sendiri maka kebijakan Malaysia tidak akan berubah. Yang mungkin berubah hanyalah gaya kepemimpinannya saja," katanya.

Mengenai masalah-masalah bilateral apa yang kiranya prioritas diselesaikan oleh pemerintahan Malaysia yang baru, Dai mengatakan hasil pertemuan EPG (Eminent Person Group) Indonesia-Malaysia sangat jelas masalah dan langkah yang perlu diambil oleh ke-2 negara untuk meningkatkan hubungan baik kedua negara jiran dan serumpun ini.

"Hasil EPG yang diungkapkan itu sudah bagus baik masalah politik, perbatasan, ekonomi, budaya dan tenaga kerja. Tinggal kedua pemerintahan menjalankan saja," katanya.(*)

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009