OJK pertimbangkan relaksasi "leasing" motor ojol dampak COVID-19

Jangan gunakan penagihan menggunakan debt collector

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempertimbangkan melakukan relaksasi dalam penagihan leasing motor bagi para pengemudi ojek online (ojol) yang terdampak wabah COVID-19.

"Tadi dari Kemenkop (Kementerian Koperasi dan UKM) mengusulkan relaksasi terutama kebijakan 'leasing' motor untuk ojek 'online'. Saya tadi komunikasi dengan Pak Wimboh. Pak Wimboh menyetujui adanya pelonggaran perhitungan kolektabilitas kredit motor atau fasilitasi kredit motor bisa diperpanjang atau diturunkan secara untuk periode satu tahun," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melalui "video conference" di Jakarta, Jumat.

Airlangga menyampaikan hal tersebut seusai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo juga melalui "video conference". Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi memerintahkan adanya insentif ekonomi bagi pelaku usaha sektor informal dan UMKM.

"Terutama di sini agar perusahaan leasing tidak menggunakan jasa penagihan atau debt collector yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat terutama untuk 'online'," ungkap Airlangga.

Kebijakan lain yang akan diambil adalah terkait pembayaran bunga KUR pada akhir 2020, pemerintah menyiapkan kebijakan pembayaran bunga KUR subsidi 6 persen dan akan direlaksasi sejalan dengan stimulus dari OJK yaitu relaksasi kredit di bawah Rp10 miliar.

"Terkait dengan enam persen akan dikaji Kemenkeu, apakah ini bisa masuk ke dalam pagu yang disiapkan sampai akhir 2020, yaitu sebesar Rp190 triliun," ungkap Airlangga.

Pemerintah menurut Airlangga juga mulai menjalankan Kartu Pra Kerja melalui kerja sama 11 mitra digital "platform" yang terdiri dari 8 market place yaitu Bukalapak, Mau Belajar Apa, Pintaria, Ruang Guru, Tokopedia, Pijar, Terampil, dan tiga mitra pembayaran BNI OVO dan Link Aja.

"Pengoperasian ini diharapkan secara offline ada pelatihan offline dan online, yang offline diawali di tiga kota: Bali, Manado, Kepri dan dilanjutkan di Surabaya, Jakarta dan Bandung," ungkap Airlangga.

Menurut Airlangga, Presiden meminta Kartu Pra Kerja ini dimanfaatkan baik oleh pekerja yang terkena PHK, pekerja di sektor pariwisata, pekerja di sektor mikro atau menengah kecil yang mengalami kesulitan dan juga sektor lainnya.

"Kartu Pra Kerja ini terbuka secara online dengan masuk aplikasi ini bisa berlaku umum sebagai jaring pengaman sosial. Pemerintah menyediakan anggaran di sini sebesar Rp10 triliun," ungkap Airlangga.

Ketua Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso mengatakan prospek usaha dan kondisi debitur akan diabaikan sementara kita perhitungkan selama satu tahun.

"Sehingga nanti hanya ketepatan pembayaran saja. Ini (plafon kredit) sampai dengan Rp10 miliar sedangkan yang ;ebih dari Rp10 miliar langsung bisa restructursasi untuk kategori menjadi lancar, sehingga para pengusaha silakan," kata Wimboh.

Ia juga memperbolehkan kredit di bawah Rp10 miliar termasuk bagi pengusaha UMKM dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) melakukan restrukturisasi dengan permintaan untuk membayar bunga atau pokok atau bunga plus pokok sampai paling lama satu tahun.

"Sektornya yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Kita kasih fleksibilitas kepada bank dan untuk UMKM dan KUR silahkan boleh direstrukturisasi dengan permintaan pembayaran bunga plus pokok dan mudah-mudahan sektor langsung maupun tidak langsung dan akhirnya kalau tidak kita tandai fasilitas kredit mati, ini jadi bisa hidup, bertahan. Mudah-mudahan satu tahun sudah kembali normal," ungkap Wimboh.

Wimboh juga meminta agar tidak ada penggunaan debt collector dulu.

"Jangan gunakan penagihan menggunakan debt collector. Stop dulu dan ini tentunya selama lanjutkan pembayaran pokok plus bunga ini bagaimana sektor ini bisa tetap bertahan," tambah Wimboh.

Terkait dengan kondisi pasar modal, Wimboh mengatakan semua saham yang terdaftar di BEI fundamentalnya bagus.

"Ini hanya sentimen negatif saja, ini dengan memberikan pelonggaran di sektor riil ini akan memberikan ruang gerak bagi sektor usaha dan semua sektor baik korporasi, komersil, ritel dan UMKM jadi tidak perlu khawatir," ungkap Wimboh.

Ia pun mengaku sudah menerapkan berbagai kebijakan di pasar modal seperti pelarangan short selling yang berpotensi pada spekulasi.

"Di mana dia jual barang pagi hari tapi belum punya barangnya, ini tidak boleh dan juga kita menerapkan auto rejection. Ini sebenarnya untuk mengendalikan agar tidak terjadi kepanikan," tambah Wimboh.

OJK juga mengeluarkan trading halt, buy back tanpa RUPS serta masih akan mengeluarkan sejumlah kebijakan lain untuk memberikan kepercayaan kepada pasar.

"Mudah-mudahan dengan cara itu kita bisa memperkecil dampak negatif adanya virus corona ini. Kita akan kawal agar semua insentif terasa bagi para pengusaha, kami juga koordinasi dengan berbagai asosiasi perbankan dan nonbank agar ini bisa segera dieksekusi dan terasa buat masyarakat. Likuiditas perbankan juga masih OK, normal. tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kita yakin kalau sektor riil ini bisa kita tahan. Semua akan positif," jelas Wimboh.