Pemerintah Tidak akan Naikkan Harga Elpiji

Semarang (ANTARA News) - Pemerintah tidak akan menaikkan harga elpiji dalam tahun ini, kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro di Semarang, Jumat.

"Saya bersyukur program konversi minyak tanah ke elpiji berlangsung sukses, dan tidak akan ada kenaikan harga elpiji," kata Purnomo usai seminar "Peningkatan Sumber Daya Manusia Indonesia" di Hotel Patra Jasa Semarang.

Purnomo mengaku telah melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke 40 wilayah di Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terkait program konversi minyak ke gas.

"Dari 40 daerah tersebut, enam daerah sudah `kering` dari minyak tanah, kemudian tujuh daerah sudah mulai kering, sementara tujuh daerah lagi masih dalam program konversi ke elpiji," katanya.

Ia mengatakan, hal itu menandakan sudah ada 20 daerah yang sesuai harapan, dan saat ini target program konversi di Jateng dan DIY telah tercapai sekitar 50 persen.

"Bahkan, harga bahan bakar minyak (BBM) juga tidak akan naik," ujarnya.

Padahal, kata Purnomo, harga minyak dunia sekarang naik, juga kurs dolar AS.

Secara logika, seharusnya harga BBM ikut mengalami kenaikan, tetapi pemerintah mengambil kebijakan untuk tidak menaikkan harga BBM.

"Dengan memberikan subsidi tambahan," katanya.

Ditanya berapa besar subsidi yang diberikan oleh pemerintah, ia mengatakan, subsidi yang diberikan adalah sebesar Rp45 triliun untuk tahun ini.

Sementara itu, disinggung tentang kekhawatiran akan adanya kelangkaan BBM pada tahun ini terkait pelaksanaan Pemilu 2009, ia membantahnya.

Ia mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina, Karen Agustiawan untuk mewaspadai adanya kelangkaan BBM berkaitan dengan akan dilangsungkannya pemilu.

"Sekaligus, berkoordinasi dengan Dirut PT PLN, Fahmi Mochtar untuk menjamin tercukupinya pasokan listrik," katanya.

Sehingga, lanjut Purnomo, stok BBM dan pasokan listrik untuk tahun ini dipastikan aman dan tidak akan mengalami kendala.

Sebab, kalau sampai stok BBM dan pasokan listrik mengalami kekurangan akan sangat berbahaya, karena isunya pasti akan ditarik ke wilayah politis, kata Purnomo.

"Oleh karena itu, saya meminta kepada mereka (Dirut PT Pertamina dan Dirut PT PLN, red.) untuk mewaspadai hal ini," ujarnya.

(*)