Demokrat sarankan "lockdown" di kota-kota tertentu

'Lockdown' pasti akan berdampak pada ekonomi, tapi keselamatan manusia dan masyarakat adalah yang pertama dan utama

Jakarta (ANTARA) - Partai Demokrat menyarankan pemerintah menerapkan lockdown dalam jangka pendek, terutama di kota-kota yang paling berat terinfeksi virus Corona, menyikapi kian bertambahnya temuan pasien COVID-19 di Indonesia.

Itulah poin pertama dari enam rekomendasi yang disampaikan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono melalui pernyataan tertulis yang diterima ANTARA, di Jakarta, Jumat.

Lockdown dilakukan sementara untuk membatasi pergerakan manusia dan menutup arus manusia keluar dan ke dalam sebuah wilayah, namun dengan tetap menjaga kelancaran arus barang, terutama bahan-bahan pokok.

Dengan upaya tersebut, AHY mengharapkan bisa meminimalisasi penyebaran virus Corona dan hanya sementara dilakukan sampai dianggap aman untuk dibuka kembali.

"Lockdown pasti akan berdampak pada ekonomi, tapi keselamatan manusia dan masyarakat adalah yang pertama dan utama," ujarnya menegaskan.

Rekomendasi kedua, melakukan upaya penghentian penyebaran virus Corona di seluruh Indonesia secara intensif, masif dan terkoordinasi.

"Kebutuhan melakukan rapid test secara masif untuk mendeteksi dan mengantisipasi penyebaran virus, semakin mendesak. Selain itu, perlu disinergikan langkah koordinasi pusat dan daerah, serta koordinasi antardaerah," tuturnya.

Partai Demokrat juga memandang perlunya perbaikan akurasi serta transparansi data dan informasi terkait peta penyebaran Corona agar masyarakat lebih waspada dan kebijakan penanganannya lebih cepat dan tepat.

Rekomendasi ketiga, melakukan realokasi anggaran dan prioritas pembiayaan yang diperlukan dalam operasi penanggulangan virus Corona, utamanya fasilitas kesehatan.

"Kita perlu melakukan evaluasi APBN untuk me-realokasi anggaran negara, utamanya dari sektor-sektor yang bisa ditunda, khususnya untuk meningkatkan kapasitas fasilitas dan tenaga kesehatan, peningkatan perlindungan, dan pemberian insentif yang memadai bagi para tenaga kesehatan," katanya.

Rekomendasi keempat, memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang sangat terpuruk, kelompok yang paling rentan kehilangan pekerjaan dan pendapatan akibat krisis Corona ini, antara lain melalui bantuan langsung tunai (BLT) atau program jaring pengaman sosial lainnya.

AHY mengingatkan bahwa pemerintah harus mampu menjaga stok dan menjaga stabilitas harga bahan pokok di pasaran, terutama menjelang datangnya bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri.

Kelima, merumuskan dan menjalankan kebijakan (policy response) serta tindakan pemerintah untuk menanggulangi gejolak ekonomi yang serius saat ini.

"Kita tahu, social distancing berpotensi menurunkan permintaan, produksi (demand shock) dan juga stok komoditas barang (supply shock). Belum lagi ditambah oleh tekanan pasar modal (IHSG), tekanan depresiasi rupiah, penurunan harga minyak global, serta potensi capital outflow secara besar-besaran," katanya.

Untuk itu, ia menyarankan perlunya mempertimbangkan relaksasi dan restrukturisasi kredit, terutama di kalangan pelaku UMKM untuk memberikan kelonggaran kepada para pelaku UMKM dalam membayar kredit di tengah pelambatan ekonomi yang parah.

Poin keenam, melakukan kerja sama dengan negara lain, di antaranya untuk pengadaan alat kesehatan, khususnya test kit, serta agar dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa ditemukan dan diproduksi vaksin antivirus Corona.

"Karena ancaman Corona ini bersifat borderless, kami mendorong pemerintah untuk berkolaborasi dengan negara-negara ASEAN dan kawasan Pasifik lainnya yang sudah berhasil mengatasi COVID-19, untuk saling mendukung dan memberikan bantuan," paparnya.