"Tegasnya, mengenai DPT yang di beberapa daerah ternyata ditemukan masih bermasalah, Depdagri jangan lepas tanggung jawab," katanya di Jakarta, Jumat kepada ANTARA.
Ia mengatakan hal terkait masih adanya masalah DPT di berbagai daerah, meskipun pemilu legislatif tinggal enam hari lagi.
DPT bermasalah itu, menurut dia, antara lain karena memuat nama-nama pemilih yang tidak berhak memilih atau ada nama fiktif. Selain itu, muncul nama-nama dengan nomor induk kependudukan (NIK) ganda, belum lagi kertas suara yang sudah diberi tanda.
"Khusus mengenai DPT itu, sekali lagi kami minta ketegasan Depdagri, agar jangan lepas tanggung jawab begitu saja dan melemparnya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU)," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI ini.
Menyangkut NIK, kata Tjahjo Kumolo, itu merupakan domain Departemen Dalam Negeri.
"Seharusnya Depdagri dan jajarannya sampai ke tingkat kelurahan maupun desa bekerjasama dengan KPU Daerah (KPUD), lalu didukung partai politik (parpol) peserta pemilu, agar pada sisa waktu ini dapat menyelesaikan adanya indikasi DPT bermasalah tersebut," katanya.(*)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2009
