Semarang (ANTARA News) - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Cahyo Kumolo menyesalkan pernyataan Departemen Dalam Negeri (Depdagri) yang tidak ikut bertanggungjawab atas permasalahan daftar pemilih tetap (DPT) pemilu legislatif 2009.
"Padahal KPU mengambil data pemilih dari nomor induk kependudukan (NIK) yang dimiliki oleh Dedagri," ujarnya di Semarang, Kamis.
Proses pengambilan data pemilih itu, katanya, dilakukan oleh KPU dari kecamatan, kelurahan, dan desa. "Seharusnya semua pihak ikut bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pemilu, seperti KPU, pemerintah, parpol, dan pemilih," ujarnya.
Apabila ada sesuatu yang belum benar, tentunya harus dilakukan perbaikan. "Jangan lepas tangan. Seharusya, Depdagri sebagai pejabat yang memiliki perangkat hingga tingkat RT dan RW memiliki data yang baik," ujarnya.
Untuk itu, Cahyo yang juga Ketua Fraksi DPR RI menyarankan, kepada KPU dan KPUD melakukan pemeriksan ulang ke Pemda dan Depdagri juga memberikan instruksi kepada Pemda untuk membantu KPUD sampai ke tingkat KPPS untuk memberikan salinan data serta jumlah pemilih.
Pasalnya, kata dia, waktunya sudah sangat sempit mengingat setelah dilaksanakan pemilu legislatif 9 april 2009 bakal dilanjutkan dengan pemilu presiden.
Ia mengatakan, kekacauan DPT juga berimbas pada nama dirinya yang ditemukan lebih dari satu nama serupa, selain ada pula DPT bermasalah terkait pemilih yang di bawah umur dan meninggal dunia.
Persoalan DPT tersebut harus dilakukan pengecekan secara maksimal, sehingga kedaulatan pemilih tidak ada permasalahan.
"Parpol juga punya hak, sehingga jangan salahkan jika ada parpol yang mundur atau lainnya karena adanya kekacauan tersebut," ujarnya.
Diharapkan, saat pergantian pemerintahan pada bulan Oktober 2009 semua persoalan pemilu harus sudah tuntas. "Kuncinya ada pada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dapat terselenggara tepat waktu," ujarnya.
Menyinggung kemungkinan pelaksanaan pemilu mundur karena persoalan DPT, Cahyo mengaku masih berfikir positif bahwa KPU mau kerja keras agar tidak meninmbulkan persoalan terutama terkait dengan penyediaaan logistik kertas suara.
"Penundaan pemilu ini efeknya sangat panjang dan banyak pihak yang akan dirugikan," ujarnya.
Meski demikian, dia juga tidak menampik kemungkinan timbul gugatan dari parpol terkati kekacauan DPT. "Hal ini yang menjadi kekhawatiran akan adanya gugatan parpol terhadap hasil pemilu legislatif karena akan meresahkan semua pihak," tukasnya.(*)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
