Mendagri libatkan kepala daerah dalam penanganan COVID-19

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian proaktif dan melibatkan peran serta kepala daerah dalam melawan penyebaran wabah virus corona atau COVID-19.

Mendagri melaksanakan pengecekan kesiapan Provinsi Banten secara langsung dan menerima masukan terkait situasi penanganan wabah COVID-19 dari Gubernur Banten Wahidin Halim.

"Saya dapat masukan dari Bapak Gubernur tentang situasi COVID-19 di Banten. Kemudian langkah-langkah yang telah dilakukan gubernur dan jajarannya juga bupati serta wali kota. Selain itu juga apa saja yang menjadi hambatan-hambatan di daerah dan masukan untuk pusat," kata Mendagri Tito berdasarkan rilis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Mantan Kapolri itu mengapresiasi Pemerintah Provinsi Banten beserta Forkopimda yang di antaranya telah melakukan edukasi kepada masyarakat tentang social distancing, menjaga jarak agar tidak terjadi penularan.

"Kemudian Bapak Gubernur juga sudah membentuk Pusat Komando (Command Center) yang dilengkapi teknologi informasi untuk memantau dinamika COVID-19," kata Mendagri.

Peraih Adhi Makayasa Akpol 1987 itu juga menekankan arahannya kepada Gubernur Banten terkait langkah-langkah mitigasi kepada yang terpapar korban COVID-19.

Mendagri memberikan masukan tentang upaya-upaya yang akan dilakukan ke depan.

"Kita memasuki fase penularan, dan berdasarkan data-data umumnya grafik data eksponensial artinya terjadi peningkatan lebih cepat," ujar Mendagri.

Oleh karena itu, kata mantan Kapolda Metro Jaya itu, perlu ada upaya-upaya, pertama melakukan edukasi kepada masyarakat secara masif tapi tidak membuat panik tentang apa itu COVID-19.

Lebih lanjut, bagaimana sistem penularan dan karakteristiknya berdasarkan penelitian Pemerintah Tiongkok yang sudah dibukukan bagaimana mereka menangani COVID-19.

"Saya sudah berikan (buku) kepada Bapak Gubernur agar jadi bahan masukan untuk kebijakan," kata Mendagri.

Sebelumnya, Mendagri telah melaksanakan kegiatan serupa di dua provinsi yaitu DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Selaku tuan rumah, Gubernur Banten Wahidin Halim mengucapkan apresiasi atas dukungan Mendagri selaku pembina dan pengawas pemerintahan di daerah untuk memastikan keterlibatan kepala daerah dalam menangani COVID-19.

“Kami berterima kasih, termasuk dukungannya dalam rangka keterlibatan kepala daerah secara proaktif untuk bersama-sama melawan COVID-19,” kata Wahidin.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku telah melakukan diskusi banyak hal dengan Gubernur Banten dan unsur Forkopimda, untuk kompak bersama dalam melawan virus tersebut.

“Hampir tiga jam kami berdiskusi dengan Forkopimda, Pak Gubernur, Pak Kapolda, Pak Danrem, juga dengan kepala daerah di Tangerang yang berdekatan dengan Jakarta, saya merasa berkepentingan untuk datang ke Banten, karena kita tahu jumlah penduduk Banten juga cukup besar, 11 juta penduduk di Banten, apalagi di daerah Tangerang, yang berdekatan dengan Ibu Kota Jakarta,” kata Mendagri.

Dalam lawatannya kali ini, Mendagri turut didampingi oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Muhammad Hudori, Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik, Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Bahtiar, Plt. Dirjen Bina Keuangan Daerah Moch. Ardian, dan Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Safrizal ZA.

Arahan Mendagri

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkap sejumlah arahannya dalam pertemuan dengan Gubernur Banten Wahidin Halim.

Arahan itu, terkait dengan penanganan dan pencegahan penyebaran virus COVID-19 yang perlu dilakukan pemerintah daerah.

"Prinsip kami, mengupayakan membendung penyebaran, memperkuat daya tahan dan kekebalan tubuh masing-masing dengan edukasi dan bantuan-bantuan, serta menjaga stabilitas ekonomi tanpa menimbulkan kepanikan publik," kata Menteri Tito dalam jumpa pers usai menggelar rapat koordinasi di kantor Gubernur Banten, di Serang, Banten, Kamis.

Tito mengungkapkan jika dirinya bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengeluarkan dua aturan baru yang bisa dijadikan pedoman oleh Pemda untuk merevisi APBD-nya.

Lewat dua aturan baru itu, Pemerintah Pusat membolehkan Pemda melakukan relokasi anggaran. Terutama dalam rangka peningkatan kapasitas kesehatan menghadapi masalah penyebaran virus corona (COVID-19) dan juga untuk edukasi kepada masyarakat melalui kampanye-kampanye dan sosialisasi.

Kemudian, relokasi APBD juga dapat dilakukan dalam pengadaan alat-alat yang diperlukan untuk kesehatan dan mitigasi.

"Sekali lagi, pemberian bantuan kepada rakyat yang ekonominya lemah serta bantuan dunia usaha ini dapat dilakukan dari relokasi APBD yang nanti akan diperkuat dengan Peraturan Presiden yang saat ini sedang dalam proses oleh Bapak Menkopolhukam. Nah kira-kira itulah diskusi kami tadi," kata Mendagri.

Ia juga kembali mengingatkan perlunya dibuat kebijakan terkait kebijakan untuk menjaga jarak (social distancing). Termasuk kebijakan untuk membatasi kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak orang atau kerumunan.

Intinya, kata Tito, kegiatan yang melibatkan banyak orang atau kerumunan sebaiknya tidak dilakukan karena bisa menjadi media penularan dari yang satu ke yang lainnya.

"Seperti misalnya tempat menunggu antrean kendaraan dibuat jarak, misalnya dibuat jarak 1,5 meter agar tidak terjadi kontak dan tidak terjadi penularan dikarenakan percikan-percikan cairan tubuh (droplets), air ludah misalnya dan lain-lain," kata Tito.

Selain itu, sangat penting upaya-upaya edukasi yang dilakukan oleh Pemda sampai kepada tingkatan terkecil masyarakat yaitu keluarga.

Edukasi itu, kata Tito, bisa juga dilakukan bekerja sama dengan jaringan Kepolisian dan TNI agar semua bergerak menyampaikan konten-konten edukasi untuk masyarakat.

"Konten-konten tentang apa yang harus dilakukan untuk mencegah penularan, apa yang harus dilakukan untuk memperkuat daya tahan tubuh dan lain-lain harus terus disampaikan tanpa membuat masyarakat menjadi panik," kata Tito.

Kemudian, upaya mitigasi di bidang kesehatan seperti mempersiapkan sarana dan prasarana Rumah Sakit, termasuk laboratorium dan lain-lain juga harus terus digalakkan.

"Supaya masyarakat dapat melaksanakan pemeriksaan dan perawatan bagi yang teridentifikasi positif," kata Tito.

Rencana mitigasi dalam keadaan darurat juga sangat perlu disusun mulai dari sekarang. Sehingga, misalnya terjadi peningkatan jumlah penduduk yang terjangkit virus corona, semua bisa ditangani dengan baik.

"(Mitigasi darurat) ini yang perlu disiapkan, baik dengan kerjasama Rumah Sakit (RS) swasta, RS yang sudah terakreditasi, bahkan mungkin tempat-tempat yang tidak terpakai seperti kemarin Bapak Presiden sudah mendedikasikan Wisma Atlet sebagai tempat perawatan bila nanti ada pasien (dalam pengawasan), mungkin juga yang positif maupun yang masih dalam Pemantauan (ODP). Nanti ada klasifikasinya disusun oleh Gugus Tugas (Percepatan Penanganan) COVID-19 maupun Menteri Kesehatan," ujar Tito.

Stabilitas ekonomi

Tito juga mengingatkan tentang pentingnya langkah menjaga stabilitas ekonomi agar tidak timbul kekhawatiran masyarakat.

Seperti menjaga ketersediaan Sembilan Bahan Pokok (Sembako) khususnya di wilayah Provinsi Banten.

"Bagaimana kesiapan dari Badan Urusan Logistik (Bulog) masing-masing? Ketersediaan dari swasta juga harus dilakukan inventarisasi agar cukup," kata Tito.

Kemudian perlu diperhatikan bagaimana memperkuat kapasitas alat kesehatan, termasuk obat-obatan, masker, dan lain-lain serta cara melakukan disinfektan di ruang-ruang publik yang bisa menenangkan publik.

Tito juga mengingatkan agar Pemda menggalakkan perbantuan ekonomi kepada masyarakat yang ekonominya rentan.

"Mungkin dengan bantuan sembako atau bantuan lain yang bermanfaat untuk mereka," kata Tito.

Ia juga mengingatkan pentingnya menghidupkan sektor usaha. Apalagi di Banten, kata Tito, ada banyak pabrik-pabrik yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

Dalam kondisi saat ini, semua sektor usaha yang menopang perekonomian itu jangan sampai merasa tertekan dengan kondisi yang ada.

Menurut dia, sektor-sektor usaha harus dibantu, baik pengusaha berskala besar maupun skala mikro, kecil, dan menengah. Namun, pengusaha berskala mikro tentu yang paling rentan.

Tito mengatakan pemda perlu melakukan dialog dengan pengusaha di Banten, termasuk UMKM, sehingga mereka tetap dapat beraktivitas, dan profitnya terus berjalan.

"Nah ini perlu ada upaya untuk bertemu dan berkumpul dengan mereka," kata Tito.

Tito mengingatkan jangan sampai gangguan dunia usaha terjadi pengangguran, pemutusan hubungan kerja dan lain-lain karena akan berdampak buruk kepada ekonomi secara keseluruhan.