Washington (ANTARA News/AFP) - Pemerintah Presiden AS Barack Obama, Selasa waktu setempat (Rabu WIB) mengumumkan pihaknya berjuang bagi satu kursi Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB -- satu lembaga yang dihindari oleh orang yang digantikannya.

Menlu Hillary Clinton dan Dubes AS untuk PBB, Susan Rice, mengatakan AS ingin masuk ke badan itu untuk membantu reformasi badan itu dari dalam.

Kelompok konservatif, yang mengatakan badan yang berpusat di Jenewa itu secara rutin mengecam Israel, tetapi mengabaikan pelanggaran hak asasi manusia di negara-negara lain, mengecam tindakan itu.

"Keputusan ini melepaskan pengaruh paling kuat yang kita miliki untuk memaksa perubahan-perubahan di dewan itu, kata anggota Kongres Ileana Ros-Lehtinen, tokoh Republik di Komite Urusan Luar Negeri Kongres, dalam sebuah pernyataan.

"Tanpa reformasi terlebih dulu... keikutsertaan itu hanya akan memberikan legitimasi terhadap tindakan-tindakan yang berat sebelah dari badan fundamental yang tidak sah itu."

Tetapi Rice mengatakan AS sedang berusaha memperoleh kursi di dewan itu "karena kami yakin bekerja dari dalam, kami dapat membuat dewan itu menjadi forum yang lebih efektif untuk mempromosi dan melindungi hak asasi manusia."

Sekjen PBB Ban Ki moon menyambut keputusan pemerintah baru AS itu sebagai "satu langkah penting menuju realisasi tujuan bagi satu proses antarpemerintah yang inklusif dan bersemangat untuk melindungi hak-hak asasi di seluruh dunia."

"Hak asasi manusia adalah satu unsur penting dari kebijakan luar negeri global AS," kata Hillary dalam sebuah pernyataan.

"Kami yakin setiap negara harus hidup di bawah peraturan-peraturan global yang menjamin memiliki hak untuk hidup bebas dan ikut serta secara penuh dalam masyarakat-masyarakat mereka."

Dalam satu percakapan dengan koresponden-koresponden PBB, Rice berjanji bahwa jika terpilih, AS akan berusaha mereformasi badan itu apabila membahas struktur dan prosedurnya tahun 2011.

"Kami sangat ingin mewujudkan reformasi serius yang diperlukan dewan itu," katanya.

Putaran mendatang pemilihan bagi dewan itu akan diselenggarakan 15 Mei di Majelis Umum PBB di New York di mana para anggota akan dipilih untuk masa jabatan tiga tahun.

Pemerintah Presiden George W Bush menentang dewan itu setelah dibentuk Maret 2006 dan menolak menjadi anggota.

Pemerintah itu mengatakan dewan itu tidak memiliki kredibilitas karena berulang-ulang mengecam Israel dan apa yang disebutnya gagal menghadap para pelanggaran penting hak asasi manusia.(*)

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009