"Dalam delapan hari ke depan, sosialisasi melalui media massa sangat menentukan dan vital. Yang jelas media massa akan menentukan kualitas, bobot dan peran serta pemilih pada Pemilu mendatang," kata Pengamat Politik, Prof. Dr. Asep Warlan dalam diskusi "Sosialisasi Pemilu dan Pendidikan kepada Pemilih Berbasis Jurnalistik Menuju Pemilu Damai dan Elegan di Aula HU Pikiran Rakyat Bandung, Rabu.
Diakui atau tidak, kata Warlan, masih ada persoalan yang perlu dimaksimalkan dalam penerapan regulasi di KPU untuk menjamin penyelenggaraan Pemilu 2009 berjalan aman dan lancar.
Kekuatiran tingkat partisipasi pemilih yang rendah, juga menjadi salah satu topik yang muncul pada diskusi yang juga menghadirkan Sekjen PWI Hendri Ch Bangun, A Zaini Bisri dan Naungan Harahap dari Mapilu PWI serta tokoh masyarakat Jabar, H Tjetje Hidayat Padmadinata.
Pendidikan pemilih melalui media massa menjadi solusi untuk meningkatkan sosialisasi Pemilu 2009 yang sudah kian mendekat.
"Semua elemen mulai dari KPU, pemerintah, LSM dan tokoh masyarakat perlu meningkatkan sosialisasi Pemilu 2009 agar tingkat partisipasi tinggi dan hak pilih kian paham tata cara pemilihan di TPS, salah satunya melalui informasi mendidik dan edukatif di media massa cetak maupun elektronik," kata Zaini Bisri.
Di tengah persiapan, regulasi dan pemenuhan logistik Pemilu 2009 dipertanyakan baik Asep Warlan maupun Zaini berharap masyarakat tetap optimis terhadap pemilu 2009.
"Pers harus berperan memberikan sajian informasi yang obyektif dan bertanggung jawab. Banyak sisi yang harus diketahui masyarakat dalam rangka pendidikan pemilih," kata Warlan.
Sementara itu Ketua Divisi Advokasi Mapilu-PWI, Naungan Harahap menyebutkan pelaksanaan Pemilu 2009 lebih berat karena banyaknya perubahan regulasi yang membutuhkan penyesuaian dan sosialisasi dalam jangka wantu yang singkat.
Pada kesempatan itu, Naungan berpendapat perlunya kearifan pemberitaan terkait fenomena yang terjadi di lapangan saat Pamilu.
"Pers perlu berhati-hati, kesalahan sedikit pemberitaan bisa memicu keributan antar pendukung calon yang mengakibatkan proses pemilu dapat terganggu," kata Naungan mencontohkan salah satu kasus yang terjadi di Kota Bandung.
Ia mengakui, sejak tahapan pemilu digulirkan sejumlah kekhawatiran muncul menyangkut kesiapan pers untuk berperan ideal dalam mensukseskan pemilu.
Sementara itu obyektivitas dan netralitas pers dalam Pemilu 2009 juga mendapat kritikan dari Asep Warlan maupun tokoh Jabar H Tjetje H Padmadinata yang mengimbau agar pers tidak tergiring irama politik namun perlu mempertahankan jati dirinya yang selalu obyektif, netral dan berdiri di semua golongan.
"Secara umum pers sudah mengawal Pemilu 2009 cukup optimal, meski demikian obyektifitas dan netralitas perlu mendapat penekanan. Pers jangan ikut terjebak sehingga mengabaikan netralitas," kata Asep Warlan menambahkan.
(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2009
