Anggota DPR ingin optimalisasi pemanfaatan gas bumi melalui pipa

PGN bisa mengoptimalkan daerah-daerah yang memiliki sumber gas

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR Andi Juliani Paris menginginkan berbagai pihak terkait seperti PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi melalui pembangunan jaringan pipa, yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat.

Andi dalam rilis yang diterima di Jakarta, Rabu, mengutarakan harapannya agar PGN bisa mengembangkan jaringan gas (jargas) untuk industri dan rumah tangga terutama di daerah-daerah yang memiliki sumber gas.

"PGN bisa mengoptimalkan daerah-daerah yang memiliki sumber gas," kata politisi Partai Amanat Nasional itu.

Sedangkan, bagi daerah yang tidak memiliki sumber gas, lanjutnya, juga bisa mengembangkan penggunaan gas bumi melalui moda transportasi baik darat maupun laut.

Andi berharap PGN bisa mengedukasi masyarakat terkait harga jargas yang lebih murah dibandingkan elpiji yang saat ini sebagian masih diimpor.

Tidak hanya itu, ujar dia, sosialisasi dan edukasi juga diperlukan untuk menjelaskan ke masyarakat bahwa penggunaan jargas untuk rumah tangga tergolong aman.

"Jargas atau penggunaan gas bumi sangat aman, jangan khawatir bocor. Hal inilah yang harus terus disosialisasikan dan diedukasikan ke masyarakat. Saya sendiri sudah cukup lama menggunakan gas bumi dengan jaringan pipa di rumah, di Jakarta," ucap Andi.

Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade meminta Badan Pengatur Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berhati-hati dalam mengkaji tarif pipa transmisi gas bumi.

Langkah dari BPH Migas itu dinilai berpotensi mempengaruhi pembangunan infrastruktur gas dan kepastian investasi di sektor hilir migas.

"Sebagai lembaga independen yang langsung di bawah Presiden, harus hati-hati," jelas Andre.

Sebelumnya, Kepala BPH Migas M Fanshurullah Asa mengatakan, pihaknya melaksanakan jajak pendapat untuk menyerap masukan dan pendapat para stakeholder dalam mengkaji tarif pengangkutan gas melalui pipa. Diharapkan melalui kegiatan itu dapat diperoleh keputusan yang adil dan bermanfaat bagi para pihak.

"Setelah tahapan public hearing, BPH Migas akan melaksanakan sidang komite secara independen dan profesional dalam pengambilan keputusan atas review tarif pengangkutan. Keputusan kami tetap mempertimbangkan tiga pilar kepentingan, yakni pemerintah, badan usaha transporter dan badan usaha shipper atau end user," ujarnya.