Menkeu sebut belanja perjalanan dinas berkurang karena wabah COVID-19

Ini tren bagus, (anggaran) jalan-jalan tapi dipakai untuk yang lain (salah satunya penanganan COVID-19)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan penyebaran virus corona atau COVID-19 membawa sisi lain yakni berkurangnya belanja untuk perjalanan dinas kementerian/lembaga.

Sri Mulyani menyebutkan pada Februari 2020 belanja perjalanan dinas dalam dan luar negeri turun dibandingkan periode sama tahun 2019 masing-masing sebesar 7,5 persen dan 42,8 persen.

Baca juga: Menkeu perkirakan pertumbuhan ekonomi triwulan II-2020 alami tekanan

“Ini tren bagus, (anggaran) jalan-jalan tapi dipakai untuk yang lain (salah satunya penanganan COVID-19),” katanya dalam pemaparan kinerja APBN Februari 2020 melalui konferensi video di Jakarta, Rabu.

Menkeu merinci hingga Februari 2020, realisasi perjalanan dinas dalam dan luar negeri mencapai Rp2,7 triliun atau 6,2 persen dari alokasi APBN mencapai Rp43,7 triliun.

Baca juga: Menkeu sebut Wisma Atlet paling siap untuk isolasi pasien COVID-19

Adapun perjalanan dalam negeri mencapai Rp2,5 triliun atau turun 7,5 persen dibandingkan tahun 2019 dan perjalanan luar negeri mencapai Rp200 miliar atau tumbuh negatif 42,8 persen.

Perjalanan dinas masuk dalam kategori belanja barang di kementerian dan lembaga (K/L) pemerintah pusat.

Selain belanja perjalanan dinas, dalam belanja barang juga ada belanja untuk barang, jasa, pemeliharaan, badan layanan umum (BLU) dan untuk masyarakat/pemerintah daerah.

Baca juga: Sri Mulyani pastikan dirinya negatif virus corona

Total realisasi belanja barang hingga 29 Februari 2020 mencapai Rp16,1 triliun atau 4,8 persen terhadap APBN dan tumbuh 5,6 persen jika dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Belanja barang termasuk bagian dari empat komponen belanja (K/L) yakni belanja pegawai, belanja modal dan bantuan sosial, sehingga total realisasi belanja K/L mencapai Rp83,9 triliun.

Baca juga: Sri Mulyani pastikan dirinya negatif virus corona

Sedangkan belanja nonkementerian dan lembaga mencapai Rp77,8 triliun atau tumbuh 4,6 persen dibandingkan periode sama tahun 2019.

Belanja non-K/L ini mencakup pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah dan belanja lain.

Total realisasi belanja K/L dan non-K/L mencapai Rp161,7 triliun yang merupakan belanja pemerintah pusat.

“Sebanyak Rp161,7 triliun ini baru mencapai 9,6 persen terhadap APBN 2020,” kata Sri Mulyani.

Baca juga: Menkeu sebut defisit anggaran akhir Februari 0,37 persen dari PDB