Hal tersebut diungkapkan Direktur utama PT. Unitrade Persada Nusantara, Satya Graha Utama kepada ANTARA di Jayapura, Minggu.
"Persiapan kami sudah mencapai seratus persen mulai dari distribusi hingga penjemputan logistik Pemilu," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT. Bhina Papua Karya, R.M.Agung Kusuma Salindra mengatakan, pendistribusian logistik ini dilakukan untuk melayani Distrik Apawer Hulu, Kabupaten Sarmi.
"Daerah ini merupakan yang tersulit dari segi geografi dari sepuluh distrik yang ada di Sarmi," katanya.
Menurut Satya, sesuai jadwal dari KPU pendistribusian logistik untuk Apawer Hulu dimulai pada Kamis (2/4). Pendistribusian ini menggunakan satu unit helikopter untuk menembus empat TPS, yaitu Aurimi, Airoran, Wamamiri dan Sasawapece. Sedangkan untuk penjemputan hasil pemilu direncakan pada Minggu (12/4).
Papua yang sebagian besar daerahnya memiliki kondisi geografis yang cukup sulit, terdiri dari pegunungan, perbukitan dan kampung-kampung yang terletak di daerah aliran sungai dengan kondisi hutan lebat, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah untuk mendistribusikan logistik Pemilu.
Oleh karena itu, seluruh unsur, terutama yang berasal dari penerbangan sipil, TNI dan Polri dikerahkan untuk membantu pendistribusian logistik pemilu tepat waktu hingga sampai di TPS.
"Melalui joint management BPK dengan Unitrade, kami berharap dapat ikut serta dalam menyukseskan jalannya pemilu sesuai jadwal dan rencana tanpa ada penundaan melalui distribusi logistik tepat waktu," ujar Agung.
Agung mengakui, selama ini satu-satunya jalur untuk mencapai Apawer Hulu yang terletak di sepanjang Sungai Apawer yang merupakan bagian dari sistem daerah aliran sungai Mamberamo adalah dengan perahu motor.
Dengan transportasi ini, waktu yang diperlukan untuk mencapai Apawer Hulu dari Sarmi adalah satu setengah hari perjalanan.
"Sedangkan dengan helikopter, hanya butuh lima belas menit," jelas Satya.
Berdasarkan aturan yang telah ditetapkan KPU, pendistribusian logistik pemilu secara normal adalah melalui jalur provinsi kemudian kabupaten. Selanjutnya logistik diteruskan ke distrik atau kampung-kampung dan akhirnya sampai di TPS.
Namun, Agung menegaskan bahwa dengan kondisi geografis Papua yang dapat dikatakan cukup sulit, infra struktur yang masih sangat minim, ditambah dengan waktu pemilihan yang semakin dekat, sementara distribusi belum optimal, mengharuskan mekanisme pendistribusian dilakukan se-efektif mungkin.
"Artinya, kami menyarankan agar logistik langsung didrop di TPS-TPS dengan catatan ada berita acara serah terima di kabupaten induk, disaksikan pihak-pihak yang kompeten untuk menentukan sah tidaknya proses tersebut," jelas Agung.
Menurutnya, skema pengamanan untuk mencegah terjadinya kebocoran surat suara harus dirancang ulang tanpa menyebabkan kerugian atau penundaan pemilu.
Pihak-pihak yang dimaksudkan tersebut adalah dari unsur Panitia Pemungutan Suara (PPS), KPU, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) serta pihak lainnya yang dianggap memiliki kewenangan untuk menyatakan ke-absahan distribusi yang dilakukan di luar garis prosedur normal.
Delapan hari menjelang pemilu 2009, Agung menegaskan distribusi untuk Apawer Hulu sudah dalam status siap.
Adapun untuk daerah-daerah lain di Papua yang kondisi alamnya sulit dijangkau melalui darat dan laut, Satya mengatakan, Unitrade bersama Bhina Papua Karya siap melayani rute-rute pendistribusian logistik dengan armada penerbangan helikopter yang dimiliki.
Unitrade Persada Nusantara merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa penerbangan, sedangkan BPK adalah perusahaan kontraktor. Keduanya merupakan perusahaan lokal yang berpusat di Jayapura.(*)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
