Birokrasi logistik ruwet, Presiden Jokowi minta perbaikan terpadu

Saya catat masih banyak yang ruwet di sisi birokrasi, masih banyak pengulangan, masih banyak repetisi

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menilai ekosistem logistik nasional masih ruwet dan banyak repetisi, ia pun meminta adanya perbaikan secara terpadu dari hulu hingga hilir.

"Saya catat masih banyak yang ruwet di sisi birokrasi, masih banyak pengulangan, masih banyak repetisi, masih banyak duplikasi dan masih kuatnya ego-sektoral, kementerian lembaga berjalan sendiri-sendiri, belum ada platform logistik dari hulu sampai hilir," kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Rabu.

Presiden menyampaikan hal tersebut dalam rapat terbatas dengan topik "Penataan Ekosistem Logistik Nasional" yang dilangsungkan melalui "video conference" dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan para menteri Kabinet Indonesia Maju.

"Ini penting sekali, jadi platform logistik dari hulu sampai hilir harus betul-betul kita bangun dengan sistem terintegrasi dengan penerapan teknologi yang baik dan saya melihat karena tata ruang logistik yang tidak efisien," ungkap Presiden.

Presiden Jokowi mencontohkan penempatan terminal pelabuhan depo kontainer yang tidak tepat malah justru memperbesar inefesiensi dan pergerakan barang.

"Karena itu sekali lagi ekosistem logistik nasional kita harus kita perbaiki, harus kita tata, kita harus memulai membangun sistem logistik yang terpadu dari hulu sampai hilir, kedatangan kapal sampai masuk ke gudang baik untuk ekspor maupun untuk impor," ungkap Presiden.

Ia mengaku sudah bolak-balik menyampaikan untuk pemangkasan birokrasi berbelit.

"Hapus repetisi duplikasi, sederhanakan proses dan lakukan standarisasi layanan dan standar teknis yang lainnya. Ini memang pekerjaan lapangan yang tidak mudah tapi sekali lagi kita harus segera berani merancang platform logistik terintegrasi," tambah Presiden.

Presiden pun memberikan sejumlah contoh sistem untuk diimplementasikan mulai dari single submission, single filling, single payment channel, single risk management, single monitoring, sampai sebuah pengambilan keputusan yang otomatis.

"Dan saya tekankan kolaborasi sistem menjadi platform logistik tunggal, sistem interface dan saling terhubung tanpa harus menghilangkan sistem-sistem yang sudah ada," ungkap Presiden.

Ia yakin dengan kerja yang fokus dan berdasarkan peta jalan program yang jelas dan terukur maka sistem logistik nasional menjadi lebih efisien.

"Biaya logistik yang terbuka transparan dan kompetitif, layanan logistik yang menjadi lebih murah dan lebih cepat. Saya kira target kita itu," ungkap Presiden.

Peringkat Indonesia dalam Logistic Performance Index pada 2018 berada di peringkat 46 atau berada di bawah Singapura di peringkat 7, China di peringkat 26, Thailand di peringkat 32, Vietnam di peringkat 39, Malaysia di peringkat 41 dan India di peringkat 44.

Sedangkan peringkat Indonesia untuk Trading Across Borders yang mempengaruhi kemudahan melakukan bisnis dalam dua tahun terakhir masih stagnan di peringkat 116.