Pemerintah disarankan segera realisasikan impor beras

Pemerintah perlu belajar dari apa yang terjadi pada gula, bawang putih dan bawang bombai

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah disarankan segera merealisasikan impor beras menyusul kenaikan harga pangan di tengah penyebaran virus corona jenis baru (COVID-19).

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Galuh Octania dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, mengatakan wabah COVID-19 di Indonesia tidak hanya dapat berimbas pada ekonomi secara keseluruhan tapi juga pada komoditas pangan pokok, salah satunya beras.

Baca juga: Kementerian diminta tingkatkan koordinasi perizinan impor jaga pangan

Pemerintah dinilai harus menjaga stabilitas harga beras terlebih di tengah kondisi menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1441 Hijriah.

"Pemerintah perlu belajar dari apa yang terjadi pada gula, bawang putih dan bawang bombai. Pemerintah cenderung terlambat melakukan impor pada ketiga komoditas tersebut," katanya.

"Akibatnya ketersediaan di pasar tidak mampu memenuhi permintaan dan konsumen harus membayar sangat mahal. Tindakan antisipasi juga diperlukan supaya impor beras tidak berbarengan dengan masa panen raya," lanjut Galuh.

Baca juga: Peneliti: Jadikan harga parameter kebijakan impor pangan

Dipantau melalui hargapangan.id, harga beras kualitas super II per 17 Maret 2020 berada di angka Rp12.700 per kilogram.

Menurut Galuh, harga tersebut cukup stabil untuk saat ini, namun perlu diantisipasi kenaikannya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya telah memerintahkan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto untuk membuka persetujuan impor pangan, termasuk beras.

Menurut Galuh, hal itu merupakan langkah yang harus dilakukan dengan cepat. Pasalnya, permasalahan utama saat ini adalah bukan di impornya, akan tetapi di tepat tidaknya waktu mengimpor komoditas pangan tersebut.

Impor sejatinya dimaksudkan agar ketersediaan beras menjadi stabil dan harga tidak melonjak. Harga yang terjangkau sangat dibutuhkan oleh masyarakat di tengah situasi saat ini.

Baca juga: Peneliti: Omnibus Law bikin RI lebih bisa penuhi pangan via impor

Ketika pemerintah terlambat memutuskan kebutuhan untuk impor, harga akhir yang nanti dikeluarkan justru dapat melambung jika harga internasional sudah terlanjur naik. Maka dari itu, data beras harus benar-benar akurat untuk memastikan kebutuhan impor.

"Bulog menyatakan bahwa stok berasnya dipastikan aman dalam menghadapi masa penanganan virus corona seperti sekarang ini. Perlu ditekankan bukan hanya karena penyebaran COVID-19 yang perlu dihadapi oleh pemerintah, tapi juga peningkatan kebutuhan menjelang hari raya," katanya.

Galuh menyebut panen raya yang digadang-gadang akan mencukupi kebutuhan juga perlu dihitung benar.

Baca juga: Anggota DPR: impor pangan harus pada waktu yang tepat

"Jangan sampai selalu terulang kesalahan yang sama, telat untuk mengimpor, semisal impor ketika harga dalam negeri sudah telanjur naik," tandasnya.

Galuh menambahkan pemerintah sangat perlu menyederhanakan proses impor yang panjang, termasuk rapat koordinasi yang melibatkan banyak sekali kementerian.

Langkah Kementerian Koordinator Perekonomian dalam merekomendasikan Kementerian Perdagangan untuk membuka keran impor perlu ditindaklanjuti dengan aksi nyata yang cepat karena distribusi beras impor hingga sampai ke Indonesia juga membutuhkan waktu.

Baca juga: Peneliti ingatkan panjangnya proses birokrasi perdagangan pangan beras