Penilaian tersebut diungkapkan oleh Plt Menko Perekononomian/Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono di Jakarta, Jumat.
"Secara realita hari ini, memang kebutuhan itu cukup real, jadi memang harus ada suatu modifikasi baru atau tatanan baru termasuk di dalamnya penggunaan mata uang/curency internasional," kata Menkeu.
Menurut dia, sebagai suatu pembahasan awal, memang dengan konstelasi baru akan dibutuhkan hal itu.
"Saya rasa, suatu saat pembahasan ini akan mulai di-`kick off` (dimulai) dengan pembahasan/pernyataan gubernur bank sentralnya China. Pasti nanti akan jadi bahan untuk didiskusikan antara menteri-menteri keuangan dan gubernur-gubernur bank sentral," kata Menkeu.
Hampir senada dengan Menkeu, Gubernur BI Boediono menilai perlunya mata uang global seperti Special Drawing Rights (SDR) yang bisa digunakan untuk transaksi internasional.
"Jadi memang pada akhirnya kita memerlukan suatu currency yang lebih stabil, dari segi volume, kerugiannya, nilainya, sehingga perdagangan, transaksi, dan investasi dunia itu bisa lebih stabil. Kalau suatu curency dunia yang dipakai untuk transaksi itu tergantung pada naik turunnya ekonomi satu negara, itu yang bahaya," katanya.
Sementara itu, apakah nantinya Indonesia akan mengusulkan pembentukan mata uang internasional dalam pertemuan G20, pihaknya masih belum bisa berkomentar banyak.
"Belum tahu, kalau dari segi kepentingan Indonesia saya kira bagus," katanya.
Ia menambahkan, untuk mencapai mata uang internasional masih diperlukan adanya kesepakatan-kesepakatan berbagai pihak sehingga masih membutuhkan waktu.
Sebelumnya China mengusulkan adanya mata uang internasional untuk transaksi internasional menggantikan dolar AS.
Negara-negara G20 pada 1-2 April 2009 mendatang akan mengadakan pertemuan membahas masalah-masalah perekonomian yang terjadi. Diperkirakan China akan mengusulkan masalah ini dalam pertemuan tersebut.
Presiden AS menyatakan kurang sepaham dengan gagasan China tersebut.
Saat ini mata uang dolar AS mengalami fluktuasi yang sangat tajam. Akibat resesi di AS, pemerintah harus menyuntikan dana secara besar-besaran ke dalam perekonomiannya.(*)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2009
