"Jadi semuanya dipusatkan di sini dan sudah mulai diaktifkan poskonya," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana BNPB Agus Wibowo di Jakarta, Selasa.
Selain menyiapkan fasilitas, juga terdapat pakar dan sejumlah organisasi terkait percepatan penanganan COVID-19 di Tanah Air.
Terkait organisasi-organisasi yang disiapkan BNPB, ia mengatakan nantinya terdapat gugus tugas dimana di dalamnya ada komandan serta wakil komandan.
Baca juga: TNI-Polri dilibatkan dalam penanganan COVID-19 di DKI Jakarta
Baca juga: Pemkot Batam harap dukungan Singapura hadapi COVID-19
Menurutnya, sesuai instruksi Presiden terkait gugus tugas dalam kebencanaan, kepala daerah secara otomatis akan menjadi komandan dan kemudian di bawahnya minimal ada dua wakil komandan.
"Nanti wakil komandannya ada dua dari pihak TNI dan Polri. Kemudian di bawahnya juga ada sub-sub gugus lain," ujarnya.
Ia mengatakan setidaknya ada empat sub gugus yang harus dipenuhi yakni pencegahan, respon, pemulihan serta pakar.
Hal ini tentunya dapat dilakukan pula dengan bantuan pihak-pihak terkait lainnya agar penanganan dapat terlaksana lebih cepat.
Secara umum, kata dia, saat ini ada Keputusan Presiden (Keppres) nomor 7 tahun 2020 yang di dalamnya terdapat gugus tugas percepatan penanganan bencana COVID-19 dengan BNPB sebagai koordinatornya.
Dalam Keppres itu juga ada klausul untuk memerintahkan setiap kepala daerah baik itu gubernur, walikota ataupun bupati dalam menetapkan status keadaan darurat.*
Baca juga: Pemda diminta kolaborasi pentahelix tangani COVID-19
Baca juga: Ketua Gugus Tugas COVID-19: Kebijakan di daerah harus dikonsultasikan
Baca juga: DPR: pemerintah optimalkan Gugus Tugas penanggulangan COVID-19
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2020
