Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta agar pemerintah daerah dan perusahaan melakukan langkah-langkah untuk melindungi pekerja dan buruh dari wabah COVID-19.

"Kita minta para gubernur mengupayakan pencegahan penyebaran dan penanganan kasus terkait COVID-19 di lingkungan kerja,” kata Menaker Ida dalam rilis yang diterima di Jakarta, Selasa

Sebelumnya, Menaker Ida menandatangani Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Pelindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 pada Selasa ini.

Baca juga: Menteri KKP imbau pekerja sektor perikanan jalankan aktivitas di rumah

Baca juga: Presiden KSPI berharap tak ada pemotongan upah buruh jika diliburkan

Baca juga: MRT Jakarta: Angkutan umum difokuskan bagi pekerja yang tangani corona

Langkah-langkah pencegahan yang dimaksud adalah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundangan di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), menyebarkan informasi ke semua jajaran organisasi dan pihak terkait di wilayah pembinaan dan pengawasan masing-masing.

"Mendata dan melaporkan ke instansi terkait setiap kasus atau yang patut diduga kasus COVID-19 di tempat kerja dan memerintahkan kepada pimpinan perusahaan untuk melakukan antisipasi penyebaran COVID-19 pada pekerja atau buruh dengan melakukan tindakan-tindakan pencegahan," kata Menaker Ida.

Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga mengimbau agar perusahaan melakukan tindakan pencegahan seperti perilaku hidup bersih dengan mengintegrasikan program K3, pemberdayaan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) dan optimalisasi fungsi pelayanan kesehatan kerja.

Menaker juga mendorong semua perusahaan untuk membuat rencana kesiapsiagaan untuk menghadapi COVID-19 untuk memperkecil risiko penularan di tempat kerja dan menjaga kelangsungan usaha.

Jika terdapat pekerja yang diduga mengalami COVID-19 maka Kemnaker mendorong penanganan sesuai dengan standar kesehatan Kementerian Kesehatan.

Menaker sendiri memastikan bahwa buruh yang berada dalam pemantauan COVID-19, dikarantina jika diduga terjangkit penyakit tersebut, dan jika terbukti menderita virus itu sesuai dengan keterangan dokter resmi maka pengupahannya akan dijamin sesuai dengan undang-undang.*

Baca juga: Tiga pekerja positif corona, Ford tutup pabrik di Spanyol satu minggu

Baca juga: KKP periksa 45 pekerja pelabuhan di Aceh Barat cegah virus corona

Baca juga: Wabah corona tak pengaruhi minat warga Ngawi menjadi PMI

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2020