Jakarta (ANTARA News) - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Andreas H Pareira, di Jakarta, Rabu, menyatakan, PT Posindo harus diusut, karena terindikasi mempolitisasi penyaluran dana bantuna langsung tunai (BLT) untuk kepentingan partai politik tertentu. "Temuan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di Sulawesi Tenggara (Sultra), bahwa ada calon anggota legislatif (Caleg) Partai Demokrat (PD) menggunakan pembagian dana bantuan langsung tunai (BLT) untuk sosialisasi partai dan dirinya kepada publik, sangat menciderai Pemilu 2009," tandas Caleg DPR RI PDIP Nomor Urut 2 Dapil Jabar-5 (Bogor) ini. Sementara itu, caleg DPR RI PDIP Dapil Jateng Puan Maharani dalam pantauan penyaluran BLT di Kantor Pos Rawamangun, Jarta Timur, Rabu, menemukan bahwa sistem pembagian BLT belum berjalan dengan baik, ditandai ratusan warga harus antre sejak pagi jam 07.00 WIB, saling berdeak-desakan dan bahkan ada yang pingsan. Putri kandung Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri itu mengatakan, sesuai pengakuan warga penerima BLT dari Jakarta Timur mendapatkan dana BLT sebasar Rp200 ribu pada Maret 2009, seharusnya dana mereka diberikan pada bulan Februari 2009. "Saya berharap agar penyaluran BLT berjalan baik sesuai jadwal dan tidak dipotong nilainya, agar keluarga miskin mampu memanfaatkan daa BLT untuk meningkatkan kesejahteraannya," katanya didampingi caleg DPR RI PDI dari Dapil DKI yakni Adang Ruchiatna dan Erico Sutarduga. Menurut Puan, tugas memantau pelaksanaan penyaluran BLT merupakan instruksi Ketua Umum PDIP agar dana BLT berasal uang rakyat dan menjadi program nasional sampai kepada berhak yang menerimanya dan PDIP kedepan memperjuangkan harga sembako murah, dan pembukaan lapangan kerja. Sedangkan, Andreas Pareira sangat menyayangkan kebijakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu, dengan membiarkan stafnya di lapangan menjadi alat politik suatu partai peserta Pemilu. Karena itu, terhadap dugaan kasus ini, Andreas Pareira dan beberapa rekannya di Komisi I DPR RI mendesak pihak berwenang untuk mengusut tuntas. "BUMN jangan bermain politik. Karena, pemanfaatan BUMN untuk kepentingan politik atau demi memenangkan kekuatan politik tertentu adalah pelanggaran berat atas demokrasi yang bermartabat," tandasnya. Andreas Pareira kemudian mengharapkan, agar BUMN yang lain jangan ikut-ikutan mau dimanfaatkan oleh siapa pun untuk kepentingan politik praktis, karena hal ini benar-benar tidak menyukacitakan hati.(*)

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009