BKKBN Bahas Peran ICT Dalam Pembangunan Kependudukan di Indonesia

Jakarta (ANTARA News) - Majalah Warta Ekonomi dan Warta eGov, bekerjasama dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana nasional (BKKBN) di Jakarta, Rabu, mengadakan seminar dengan judul Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) Dalam Perencanaan Pembangunan dan Kependudukan Di Indonesia.

Pembicara dalam seminar itu antara lain Dr. Sugiri Starief, MPPA (Kepala BKKBN), Prof. Dr. Haryono Suyono (Pakar Kependudukan/Ekonomi Pembangunan), Dra. Wiwiek Ardiyati, MPd. (Ka. Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Pemkot Bandung), Chalid Buhari (Ka. Bapetikom Pemkot Surabaya), Bambang Suprianto, SH. Msc. (Direktur Pemberdayaan Telematika Depkominfo), Zaenal Hasibuan (Dewan DetikNas), DR. H.A. Rasyid Saleh MSi. (Dirjen Adminduk Depdagri) dan Prof. Dr. Dorodjatun Kuncoro Jakti (Pakar Ekonomi Regional).

Dalam siaran pers yang diterima ANTARA bahwa seminar tersebut dimaksudkan untuk memaparkan peran ICT dalam meningkatkan kinerja BKKBN serta memberikan pem,ahaman akan pentingnya data keluarga dan keperndudukan dalam penyususnan program-program pembangunan oleh instansi-instansi pemerintahan.

Menuurt Prof Haryono Suyono, pengolahan data kependudukan seharusnya bersifat aktif, bukan pasif. Artinya, pemerintah harusnya "menjemput bola" ketika terjadi pemutakhiran data, bukan menunggu masyarakat yang melaporkan.

Ia meberikan contoh, kekacauan yang terjadi dalam kasus pemutakhiran Daftar Pemilih tetap (DPT) menjelang Pemilu 2009, karang, disebabkan dari tata kelola kependudukan tidak fokus. Seharusnya, kata Haryono, pengelolaan data kependudukan dilakukan oleh satu departemen khusus.

"Harusnya, persoalan kependudukan dikelola oleh departemen khusus. Yang terjadi sekarang adalah dimasukkan dalam departemen dalam negeri," ungkap mantan Menko Kesra dan Kepala BKKBN itu.

Ia menambahkan, undang-Undang tentang kependudukan yang mengatur tentang sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) Online masih baru diterapkan. "Selain itu, sifatnya pasif. Masyarakat harus melaporkan jika terjadi perubahan data," jelasnya.

Hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Haryono saat menjabat sebagai Kepala BKKBN. Saat itu, BKKBN menggunakan Sistem Kependudukan dan Keluarga (SIDUGA) yang dinilai lebih akurat karena sifatnya aktif.

"Kami yang turun ke lapangan, mencatat langsung setiap perubahan data, dan tidak menunggu laporan. Inilah bedanya dengan SIAK," katanya.(*)