Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka Jakarta, Rabu, memanggil gubernur Bank Indonesia (BI) dan sejumlah menteri untuk membahas persiapan menghadiri pertemuan G20 di London, Inggris.
Mereka yang dipanggil adalah Gubernur BI Boediono, Plt Menteri Perekonomian Sri Mulyani, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, dan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu.
Usai pertemuan, Sri Mulyani menyatakan, dalam rapat tersebut Presiden Yudhoyono mendapat penjelasan dari gubernur BI dan para menteri mengenai perkembangan terakhir ekonomi dunia serta sikap Indonesia yang disampaikan pada pertemuan tingkat menteri keuangan dan bank sentral negara G20 dua pekan lalu di Inggris.
"Tadi dibahas dan di-update mengenai G20 karena Bapak Boediono dan saya menghadiri dua minggu yang lalu. Jadi tadi disampaikan isu-isu yang dibahas dari masing-masing negara, perkembangan ekonomi dunia terkini, reaksi dari ekonomi dunia, dan bagaimana sikap Indonesia," jelas Sri Mulyani.
Menurut Menkeu, disampaikan juga kepada Presiden tentang upaya-upaya pemerintah menjaga perekonomian Indonesia dalam menghadapi krisis keuangan global.
"Jadi berbagai upaya-upaya bilateral kita lakukan, baik itu pada tataran APBN maupun pada sisi kebijakan dan pengelolaan moneter serta neraca pembayaran," ujarnya.
Menurut Boediono, Presiden telah mendapatkan gambaran utuh tentang perkembangan terakhir dari sektor moneter dan perbankan dunia sebagai bekal untuk menghadiri pertemuan puncak pemimpin negara G20 1 hingga 2 Apri mendatang.
"Kita sampaikan semua perkembangan terakhir dan kemudian kita bicarakan juga masalah swap dan sebagainya. Beliau ingin dengar bagaimana detilnya," ujar Boediono.
Boediono mengatakan, selama Menkeu Sri Mulyani mendampingi Presiden Yudhoyono menghadiri pertemuan G20 di London, ia tetap berada di Jakarta untuk menjaga "gawang".
Sri Mulyani menjelaskan, ide membentuk dana dukungan global bagi negara berkembang dalam menghadapi krisis yang disampaikan Presiden Yudhoyono dalam pidatonya pada pertemuan G20 di Washington DC November 2008, telah mendapat respon dalam bentuk penambahan dana bagi lembaga-lembaga keuangan internasional.
"Pada tingkat working group IV itu sudah disetujui adanya suatu dukungan tambahan dari bank-bank pembangunan regional dan bank dunia untuk menambah jumlah `support` kepada negara-negara berkembang," tutur Menkeu.
Menurut Sri Mulyani, dana yang dialokasikan untuk "global support fund" itu mencapai 100-120 miliar dolar AS yang bertujuan membantu negara-negara berkembang dan berpendapatan rendah membiayai defisit anggaran.
Ia merinci, dana tersebut di antaranya untuk menambah modal Bank Pembangunan Asia hingga 200 persen dan menambah modal dana moneter internasional hingga 500 miliar AS.
(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2009
