Jakarta (ANTARA News) Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mengungkapkan dari kebutuhan investasi proyek infrastruktur jangka 2010-2014 sebesar Rp 1.429 triliun pemerintah mampu menyediakan dana Rp450 triliun atau 31 persennya saja. Menurut Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, H.Paskah Suzetta, di Jakarta, Rabu mengatakan, kekurangan dana sebanyak Rp978 triliun lainnya diharapkan dibiayai oleh swasta. "Pembiayaan dari pihak swasta bisa disalurkan melalui Public Private Partnership (PPP), Corporate Social Responsibility ataupun partisipasi masyarakat," katanya pada acara launching Public Private Partnership (PPP) Book dan Fungsionalisasi Pusat Kerjasama Pemerintah dan Swasta di gedung Bappenas. Investasi swasta dalam proyek-proyek infrastruktur, tambahnya, harus terus ditingkatkan, karena dana pemerintah terbatas. Dalam lima tahun "financing gap" atau kekurangannya, yaitu Rp 978 triliun dan itu diharapkan dibiayai dari pihak swasta atau Public Private Partenship (PPP), Corporate Social Responsibility dan partisipasi masyarakat. Paskah menyatakan, pemerintah telah melakukan reformasi guna menarik minat pihak swasta dalam berinvestasi di di sektor infrastruktur, diantaranya menyediakan pola kerjasama Pemerintah dan Swasta atau Public Private Sector. Ia juga mengatakan bahwa ini sesuai dengan arahan Wakil Presiden, Jusuf Kalla, yaitu sepanjang 2009-2011 investor swasta diharapkan bisa membiayai proyek infrastruktur yang mencapai Rp 320 triliun. Dikatakannya, kebutuhan investasi infrastruktur memang sangat mendesak, oleh karena itu pemerintah melalui Kementrian Negara PPN/Bappenas merasa perlu membentuk Pusat Kerjasama Pemerintah dan Swasta (PKPS). Salah satu tujuan PKPS adalah untuk memfasilitasi terlaksananya transaksi kerjasama proyek-proyek infrastruktur antara Pemerintah dan swasta. "Keberadaan PKPS akan memberi manfaat besar dalam mempercepat pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia," katanya. Menurut dia, melalui PKPS, para investor yang ingin menanamkan modalnya dalam proyek-proyek infrastruktur di Indonesia dapat mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat tentang berbagai proyek yang ditawarkan termasuk prosedur investasi dan aturan hukumnya. "Selain membentuk PKPS, pemerintah juga menerbitkan PPP Book, yang berisi rencana proyek-proyek infrastruktur pemerintah," lanjut Paskah. Paskah menjelaskan bahwa buku tersebut adalah edisi perdana yang akan memperkenalkan kepada pihak swasta untuk siap dibiayai dan dilaksanakan pembangunannya. PPP book terdiri dari 3 kategori, yaitu proyek yang siap ditawarkan, proyek prioritas, dan proyek potensial. PPP Proyek tersebut terdiri dari 87 proyek senilai 34.139.500.000 dolar AS yang terdiri dari kementrian dan lembaga sebanyak 58 proyek, pemerintah daerah sebanyak 29 proyek dan tersebar di 18 provinsi di Indonesia. Di dalam buku tersebut terdiri diantaranya terdiri dari 25 proyek transportasi, 3 airport, 2 terminal dan penyebrangan, 32 proyek jalan tol, 20 proyek air minum, 2 proyek sanitasi dan persampahan dan beberapa proyek lainnya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2009
