Caleg PKS Jadi Tersangka Korupsi

Raha, Sultra (ANTARA News) - Calon legislatif Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara (Sultra) ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi.

Kasi Pidana Khusus Kejari Raha Juli Isnur di Raha, Selasa, mengatakan, oknum Caleg PKS HMD (25) dituduh merugikan keuangan negara pada kegiatan proyek pengadaan satu unit bagan apung tahun anggaran 2008 lalu.

Tersangka yang saat ini sedang berjuang menggalang dukungan untuk memuluskan tekad menuju kursi parlemen tertuduh merugikan negara sekitar Rp50 juta.

"Tidak ada politik dalam penegakan hukum tetapi berdasarkan fakta terjadinya perbuatan tindak pidana yang berakibat merugikan keuangan negara," kata Juli Isnur.

Modus operandi dari perbuatan yang merugikan negara adalah tersangka melaporkan pembangunan bagan apung baru, padahal bagan lama.

"Berdasarkan fakta yang terungkap dalam penyidikan bahwa pekerjaan bagan yang dilaksanakan tersangka HMD adalah fiktif," katanya.

Ketua DPW PKS Sultra Muh Poli mengaku belum tahu menahu adanya kader PKS yang dijerat tindak pidana korupsi.

"Negara kita adalah negara hukum sehingga siapa pun dapat diproses hukum sesuai perbuatannya. PKS menjunjung tinggi supremasi hukum," katanya.(*)

4 April 2009

lucu jg yah begitu orang PKS terkena kasus korupsi komentarnya dasyat tp begitu partai lain yg kena ....biasa aja tuh. yah meskipun ada noda sedikit sih wajar wajar aja...gw tetep dukung PKS kerena kepeduliannya thdp perjuangan rakyat palestina terutama Hammas

0 0 Balas LaporkanHapus
4 April 2009

Korupsi pengadaan?????

setau saya sampai saat ini tu bagang masih di manfaatkan oleh para nelayan di desa Lohia

wah...wah...wah ada yang ga suka ni dengan PKS

Buat teman2 PKS di Raha teruskan perjuangan, langkah dan tujuan kita jangan pernah berubah, yakinlah Allah akan melimpahkan rahmat untuk hamba2-Nya yang berjuang di jalannya.

0 0 Balas LaporkanHapus
4 April 2009

Dasar pemeriksaan atas HMD hanya didasarkan atas laporan oknum/saingan Caleg dari partai lain, dan bukan didasarkan atas hasil audit dari BKP atau badan lain yang berwenang untuk menyatakan telah ada dugaan korupsi dan penyalahgunaan/penyelewengan atas APBD Prop. Sultra Tahun 2006, padahal secara hukum dugaan korupsi dan penyalahgunaan/penyelewengan atas APBN/APBD haruslah penyidikan itu didasarkan pada hasil audit dari badan yang berwenang untuk itu.

0 0 Balas LaporkanHapus
4 April 2009

ya itulah buktinya. jangan sok lah dengan slogan bersih professional dan peduli...di kampungku ada calegnya yang arogan dengan menguasai mesjid...dia mengambil buletin dakwah dari organisasi islam lain

0 0 Balas LaporkanHapus
4 April 2009

Tidak ada seseorang yang lepas dari kesalahan

coba kita baca kembali beritanya

cek dan re cek lagi

jangan terlalu dibesar-besarkan

0 0 Balas LaporkanHapus