Jakarta (ANTARA) - Wakil Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu PDIP Hasto Kristianto menegaskan, tujuan pengungkapan penggelembungan daftar pemilih tetap (DPT) dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas demokrasi dimana rakyat benar-benar berdaulat.
"Pro kontra terkait dengan pengungkapan penggelembungan DPT ini telah mengarah pada isu yang kurang sehat dan belum ada solusi menyeluruh untuk menjamin Pemilu 9 April 2009 dapat berjalan secara demokratis," ujarnya kepada pers di Jakarta, Selasa.
Karena itulah, ia mengatakan, sebaiknya pemerintah bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera menurunkan tim untuk turun langsung ke lapangan dan PDIP menyesalkan sikap pemerintah yang hanya terkesan menyerahkan masalah tersebut pada KPU.
Pemerintah bertanggungjawab
"Sikap PDI Perjuangan justru ingin memperkuat KPU, mengingat proses pemutakhiran data pemilih dilaksanakan dalam kondisi keuangan KPU yang sangat terbatas. Lebih-lebih jika mengingat, pemerintahlah yang bertanggung jawab terhadap Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)," ujarnya
Lebih lanjut dikemukakannya bahwa pengungkapan penggelembungan DPT setelah PDIP melakukan kajian seksama, yakni mengecek secara acak dengan menggunakan DPT yang berasal dari KPU dan ditemukan rata-rata penyimpangan sebesar 10 persen.
Selanjutnya dilakukan pengecekan DPT dengan menggunakan soft-files yang berasal dari KPU Kabupaten.
"Berdasarkan soft-files ini bisa diidentifikasikan secara cepat terjadinya penggelembungan DPT dan selanjutnya dilakukan cross check (cek silang) penggelembungan berdasarkan software dengan DPT hard copy. Apabila terjadi kecocokan maka dilakukan cross check ke lapangan," katanya.
Dengan demikian, seluruh temuan penggelembungan DPT dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan mekanisme itu.
Temuan penggandaan DPT juga terjadi secara luas dan bahkan DPT ganda ditemukan pula di Aceh, Jawa Tengah, DIY, Jawa Barat dan daerah lainnya.
Modus manipulasi untuk menang pemilu
Modus utama penggandaan DPT adalah dengan menggunakan NIK yang sama. NIK merupakan bagian dari Sistem Informasi Administrasi kependudukan yang berada di bawah yurisdiksi Menteri Dalam Negeri.
PDI Perjuangan berpendapat bahwa dengan berbagai manipulasi DPT tersebut merupakan upaya menciptakan golput (tidak melaksanakan hak pilih) secara sistemik, sekaligus membuka peluang berbagai bentuk kecurangan pemilu dengan memanfaatkan data pemilih yang dimanipulasi untuk kemenangan pihak tertentu yang memiliki akses ke pemerintahan. (*)
Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009
