Pengamat: Dukungan parpol ringankan pemerintah atasi COVID-19

Jakarta (ANTARA) - Pengamat intelijen senior Suhendra Hadikuntono menyampaikan bahwa yang diperlukan saat ini adalah kebersamaan dan soliditas sebagai sebuah bangsa dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk mengatasi pandemi virus corona atau COVID-19 di Indonesia, termasuk dukungan dari partai-partai politik.

"Pemerintah sudah 'on the track' dalam menangani masalah corona. Yang diperlukan adalah dukungan dan kerja sama dari masyarakat serta semua kekuatan politik untuk bahu-membahu menghadapi serangan COVID-19 ini," katanya, melalui pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.

Suhendra menyoroti dukungan yang tidak kalah penting adalah dari partai-partai politik, khususnya parpol pendukung pemerintah seperti PDI Perjuangan, apalagi PDIP adalah partai terbesar atau pemenang Pemilu 2019.

"Pernyataan dukungan secara terbuka kepada Presiden Jokowi, seperti dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, menurut saya sangat diperlukan untuk memberikan dukungan politis maupun dukungan moral kepada semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam menangani COVID-19," katanya.

Suhendra menduga tekanan dunia internasional kepada Indonesia dengan memanfaatkan momentum COVID-19 sangat tinggi.

Jadi, menurut dia, dukungan dari parpol-parpol pendukung pemerintah, terutama PDI Perjuangan sangat diperlukan.

"Saya meyakini Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai seorang negarawan besar punya kepedulian yang tinggi agar kepentingan nasional tidak diacak-acak oleh asing dengan mendompleng pandemi COVID-19," ujar Suhendra.

Sampai saat ini, kata dia, Indonesia masih harus berjibaku dalam mengatasi pandemi virus corona atau COVID-19, dan Presiden Jokowi juga telah membentuk Gugus Tugas Reaksi Cepat Penanggulangan Corona yang dipimpin oleh Letjen TNI Doni Monardo.

Suhendra juga mengingatkan dulu pada saat merebaknya virus flu burung atau H5N1 di Indonesia tahun 2005 juga terindikasi diakali oleh negara-negara besar dengan memanfaatkan badan kesehatan dunia atau World Health Organization (WHO).

"Untung waktu itu kita punya Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari yang berani melawan WHO sehingga upaya curang negara-negara besar dalam memproduksi dan memonopoli vaksin H5N1 dengan cara mewajibkan negara kita 'virus sharing' dapat digagalkan," kata Suhendra.

Dengan merujuk peristiwa tersebut, Suhendra mengingatkan modus serupa bisa saja terjadi lagi dengan memanfaatkan COVID-19 sehingga kebersamaan dan soliditas seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk mendukung upaya pemerintah dalam menghadapi ujian COVID-19 mutlak diperlukan.

"Menurut saya, Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDIP sekaligus tokoh utama bangsa dapat memimpin barisan nasional untuk mendukung secara penuh kebijakan Presiden Jokowi dalam mengatasi pandemi virus corona atau COVID-19 di Indonesia," katanya.