"KPR PNS yang disalurkan ke BPD se Indonesia, agar lebih memudahkan PNS mendapatkan tempat tinggal layak," kata Menteri yang didampingi Ketua Umum Asbanda, Winny Erwindia.
KPR PNS juga sebagai bentuk percepatan pembangunan sejuta rumah dan seribu tower yang digalakkan pemerintah, sekaligus penataan pemukiman di Indonesia.
Menurutnya, sebagian besar jajaran PNS di daerah merupakan nasabah konsumtif di setiap BPD di daerah, karena sistem gajiannya lewat bank daerah itu sendiri.
"KPR yang diberikan kepada PNS lebih memudahkan sistem kontrol dan pengembalian, karena bisa dipotong kreditnya melalui gaji dasar PNS," katanya.
Menpera juga berharap pihak BPD se Indonesia sebagai lembaga perbankan lokal, mampu bertindak lebih kreatif dan inovatif menawarkan produk yang lebih segar.
Ketua Umum Asbanda Winny Erwindia yang juga Direktur Utama Bank DKI Jakarta, mengatakan, ada 11 BPD di Indonesia akan menjadi pilot project program pembiayaan KPR PNS.
Sebanyak 11 BPD yang siap menyalurkan program itu, diantaranya DKI Jakarta, Jawa Timur, Yogjakarta, Kepri, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Utara (Sulut), Sulawesi Tengah dan NTB.
"Walaupun kondisi sekarang sedang sulit akibat krisis ekonomi global, tidak berarti sektor properti di Indonesia jalan di tempat," katanya.
Pihak Menpera dan Asbanda telah menarik pihak Real Estate Indonesia (REI), untuk kelancaran program itu, sambil berharap dukungan dari pemerintah daerah dalam pemberian jaminan hukum serta lokasi memadai. (*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2009
