DPR minta pemerintah undang ahli pertimbangkan pemberlakuan "lockdown"

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah mengundang para ahli untuk mempertimbangkan secara matang pemberlakuan "lockdown" apabila diperlukan mengingat wabah COVID-19 sudah ditetapkan sebagai bencana nasional.

"Kami meminta kepada pemerintah melakukan evaluasi berkala, mengundang para ahli untuk mempertimbangkan secara matang pemberlakuan 'lockdown' apabila diperlukan mengingat wabah COVID-19 sudah menjadi bencana nasional guna menghambat penyebaran virus tersebut," kata Dasco di Jakarta, Senin.

Dia menilai beberapa negara telah melakukan isolasi massal atau "lockdown" bagi aktivitas warganya terkait pencegahan COVID-19 di negaranya masing-masing agar tidak meluas.

Untuk di Indonesia, menurut dia, meskipun jumlah kasus positif COVID-19 terus bertambah, Indonesia belum juga menerapkan kebijakan "lockdown". Hingga Minggu (15/3), jumlah kasus positif virus tersebut di Indonesia mencapai 117 kasus dengan 5 orang meninggal dunia, 8 orang berhasil sembuh, serta 7 orang lainnya diperkirakan akan sembuh.

"Sejauh ini, DPR RI melihat pemerintah sedang bekerja ekstra untuk menangani dan menghambat penyebaran virus ini. Dengan salah satunya, membuat Desk Corona/Gugus Tugas yang diketuai Kepala BNPB Doni Monardo dan menyusun Protokol Korona," ujarnya.

Selain itu, dia mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran COVID-19, salah satu caranya adalah dengan memulai mengurangi aktivitas di luar rumah.

Dia menilai langkah itu perlu dilakukan agar penanganan COVID-19 bisa lebih maksimal agar penyebaran dari virus itu bisa dihentikan atau setidak-tidaknya bisa dihambat.

"DPR RI meminta kepada semua komponen bangsa untuk meningkatkan kesadarannya untuk menaati imbauan dari pemerintah tersebut, saling mengingatkan, bekerja sama dan tolong-menolong agar penularan dari virus ini tidak meningkat dan penanganan COVID-19 bisa dilakukan dengan baik," katanya.

Dia juga meminta kepada pemerintah untuk terus melakukan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan Badan Kesehatan Dunia atau WHO, dalam menangani penyebaran virus corona atau COVID-19.