Babak baru penanganan COVID-19 setelah Menhub positif

Jakarta (ANTARA) - Baru saja pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (Corona virus disease 2019), ternyata rakyat Indonesia harus menerima kabar yang memprihatinkan tentang seorang menteri tertular virus Corona yang mematikan itu.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengungkapkan kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (14/3) bahwa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi positif tertular virus corona sehingga harus dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta. Para dokter RSPAD dan Tim Dokter Kepresidenan masih terus memantau kesehatan Budi Karya Sumadi.

Hingga Senin (14/3) siang, sebanyak 117 orang Indonesia positif terjangkiti virus Corona, lima diantaranya telah meninggal dunia. Akan tetapi delapan orang sudah dinyatakan sembuh. Kepala Badan nasional Penanggulangan (BNPB) Doni Monardo telah ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Hari Sabtu (14/3) juga menjadi hari bersejarah bagi 188 anak buah kapal (ABK) World Dream karena sudah dipulangkan dari Pulau Sebaru Kecil, Kepulauan Seribu Jakarta ke masing-masing daerah setelah selama 14 hari menjalani observasi.

Sementara itu, sejumlah puluhan ABK kapal pesiar lainnya Diamond Princess, pada hari Ahad (15/3) juga telah meninggalkan Sebaru Kecil.

Selama beberapa pekan terakhir ini, perhatian jutaan orang Indonesia, baik yang berada di Tanah Air maupun di luar negeri telah terusik oleh virus Corona yang pertama kali diketahui di kota Wuhan, China.

Akibatnya, puluhan mahasiswa asal dari Tanah Air yang berkuliah di Wuhan harus dipulangkan setelah menjalani observasi di Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Jokowi kemudian menempuh berbagai langkah guna mengatasi persoalan ini.

TNI Angkatan Laut harus mengerahkan beberapa kapal perangnya seperti KRI dokter Soeharso untuk mengangkut orang-orang yang diduga keras atau suspect virus corona. Bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan telah menyiapkan anggaran sebanyak Rp1 triliun.

Dana yang amat besar itu bakal digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan untuk mencegah dan membasmi virus Corona seperti membeli berbagai jenis obat-obatan dan peralatan medis hingga biaya perawatan pasien-pasien dan membayar kegiatan operasional puluhan bahkan ratusan petugas dari berbagai kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian.

Salah satu hal yang menarik dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Corona ini adalah diikutsertakannya Badan Intelijen Negara (BIN). Deputi Komunikasi dan Informasi BIN, Wawan Purwanto mengungkapkan bahwa BIN yang Ketua-nya adalah Jenderal Polisi Budi Gunawan telah ditugaskan untuk mengumpulkan informasi tentang virus.

Kehadiran BIN ini patut dipertanyakan oleh masyarakat karena Corona ini kan menyangkut masalah kesehatan sehingga masuknya BIN ke dalam gugus tugas ini apakah ada kaitan atau tidak dengan keamanan nasional atau politik Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.

Pelajaran berharga

Terjangkitinya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi oleh virus Corona ini patut dijadikan pelajaran yang amat berharga. Sebagai perbandingan sejumlah pejabat negara di berbagai negara ternyata juga terkena virus ini, Pejabat kesehatan di Inggris dan Iran juga mengalami nasib yang sama dengan Menhub.

Karena itu, mumpung belum begitu banyak WNI menjadi korban virus ini, maka kepada para pejabat pemerintah pantas dipertanyakan langkah-langkah nyata apa yang telah disusun pemerintah agar bibit penyakit ini tidak meluas di Tanah Air.

Pertanyaan yang pantas diajukan misalnya sudah haruskah diberlakukan kejadian luar biasa (KLB) di berbagai daerah atau bahkan di seluruh Tanah Air? Di Jakarta saja, sekitar 1,5 juta pelajar sudah diliburkan selama dua minggu ke depan dan ujian nasional di SMA dan dan SMK ditunda pula. Kemudian Universitas Indonesia dan Universitas Gajah Mada diliburkan sehingga keiatan ajar mengajar melalui dalam jaringan (on line).

Kemudian, mungkinkah pemerintah membagikan secara gratis masker atau penutup mulut hingga mungkinkah setiap orang Indonesia bisa mendaftar secara gratis di rumah sakit ataupun pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas guna mengecek ada atau tidak adanya virus jahat ini?

Kasus virus ini sebaiknya dijadikan bahan pelajaran bagi pemerintah dan pejabat sehingga jika di masa mendatang ada lagi kejadian sejenis ini di NKRI, maka masyarakat tidak perlu merasa panik, kaget atau bahkan khawatir. Cukup sekali ini saja, kejadian ini berlangsung.

Pada beberapa bulan lagi, umat Islam akan menjalankan ibadah puasa yang diikuti hari raya dul Fitri. Kemudian pada 23 September akan berlangsung pemilihan kepala daerah di 270 kota, kabupaten hingga kota. Kemudian pada sekitar bulan Agustus-September, bakal berlangsung pekan olah raga nasional (PON) di Provinsi Papua.

Jadi, semua pejabat pejabat pemerintah baik di Jakarta maupun di semua daerah harus terus bersiaga dan bersiap untuk menghadapi situasi sejenis pada masa-masa mendatang sehingga tidak ada lagi menteri atau pejabat mengalami nasib seperti Menhub Budi Karya Sumadi.

Masyarakat sudah melihat pemerintah berusaha keras menanggulangi penyakit ini. Akan tetapi persoalannya adalah benarkah sudah siap siaga seluruh jajaran pemerintahan untuk mati-matian memberantas virus ini.? Pengalaman menunjukkan kesiapan ni hanya terjadi pada awal kegiatan dan kemudian menjadi “santai-santai” saja karena penanganan itu sudah menjadi hal rutin belaka

Jadi, janganlah sikap santai diterapkan dalam penanganan penyakit yang diakibatkan virus Corona ini terutama karena sudah ribuan orang meninggal di seluruh dunia.*

*) Arnaz Ferial Firman adalah wartawan LKBN ANTARA tahun 1982-2008, pernah meliput acara kepresidenan tahun 1987-2009.