Chicago (ANTARA  News/AFP) - Irak memecat 62.000 pegawai yang dituduh melakukan korupsi dan berusaha melenyapkan sektarianisme di jajaran kepolisian, kata Menteri Dalam Negeri Jawad al-Bolani dalam sebuah tulisan di surat kabar AS, Minggu.

Ia menulis di surat kabar Chicago Tribune, pemecatan-pemecatan itu dilakukan di kementeriannya, yang mempekerjakan setengah juta orang.

"Kami telah menangani korupsi dengan memecat 62.000 pegawai dan mulai melenyapkan sektarianisme dengan melarang semua kegiatan politik oleh polisi dan menciptakan pasukan yang tersusun dari seluruh orang Irak, Syiah, Sunni dan Kurdi," kata Bolani dalam tulisan di surat kabar itu.

"Saya berharap kementerian itu akan menjadi lagi sebuah cermin Irak, hanya kali ini untuk sebuah negara yang bersatu dan damai," katanya.

Bolani menulis bahwa kepolisian Irak, pasukan perbatasan dan badan-badan penegak hukum yang lain "terus berkembang dengan anggota-anggota baru yang ingin mempertahankan stabilitas yang diperlukan bagi Irak agar berhasil".

Ia mengatakan, gangguan-gangguan keamanan menandai perubahan dramatis dari tahun-tahun setelah Saddam Hussein digulingkan dari kekuasaan oleh pasukan pimpinan AS.

"Selama beberapa tahun pertama setelah rejim Saddam Hussein jatuh, Irak dilanda bencana penuh. Korupsi, konflik sektarian, penghasutan dari kekuatan luar dan kesalahan manajemen umum terjadi, yang menghalangi kami membangun kembali prasarana kami dan kembali ke kehidupan normal di negeri kami," kata menteri Irak itu.

Namun, ia mengatakan, Irak telah berhasil melewati masa krisis dengan menegakkan hukum dan ketertiban.

"Kami kini memiliki sebuah peluang untuk menjadi negara demokratis Arab pertama yang bisa berjalan," kata Bolani.

"Tentu, tantangan-tantangan tetap ada ketika kami terus memerangi infiltrasi milisi dan serangan mematikan gerilyawan, namun monentum berada di pihak kami," tambah menteri Irak tersebut.(*)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2009