PPP Tolak Penundaan Pemilu

Jakarta (ANTARA News) - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menolak usul dan pendapat agar pelaksaan Pemilu anggota legislatif 9 April 2009 ditunda karena penundaan akan memiliki konsekuensi serius bagi sejumlah agenda kenegaraan, terutama terlambatnya pelantikan anggota parlemen serta presiden dan wakil presiden terpilih.

Dalam keterangan pers tim media DPP PPP yang disampaikan di Jakarta, Minggu, Suryadharma Ali mengemukakan, jika pemilu ditunda, maka akan terjadi kekosongan jabatan di sejumlah tingkatan lembaga negara.

Karena itu, Suryadharma Ali menyatakan tidak setuju usul dan pendapat agar pelaksanaan pemilu ditunda. "Penundaan akan beresiko besar," katanya.

Kalau pemilu ditunda, maka pelantikan anggota parlemen di semua tingkatan, bahkan presiden dan wakil presiden akan terlambat. "Kalau pelantikannya terlambat akan ada kekosongan kekuasaan, baik legislatif maupun eksekutif,? kata Suryadharma seusai Peringatan Maulid Nabi SAW di Ponpes Al-Muhajirin Purwakarta, Jawa Barat, Minggu.

Dia menambahkan, kalau pelantikan presiden dan wakil presiden dalam rentang waktu jabatan masih berlaku, maka posisinya bisa diganti oleh triumvirat (menteri luar negeri, menteri dalam negeri an menteri pertahanan). Tapi kalau masa jabatan habis, triumvirat juga tidak berfungsi.

"Kalau seperti itu, nantinya akan terjadi krisis ketatanegaraan yang serius," kata Suryadharma yang juga Menteri Negara Koperasi dan UKM ini.

Dia menambahkan, jika KPU tidak sanggup melaksanakan Pemilu pada 9 April 2009, pihaknya tidak bisa berbuat banyak. Namun, kalaupun ditunda jangan sampai melampaui batas masa jabatan presiden dan wakil presiden agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan.

"Pada Forum PPP Mendengar yang bertajuk `Pemilu Molor, Indonesia Tekor` awal Januari lalu, kami telah mengingatkan KPU mengenai masalah ini," katanya.

Kalau masalah daftar pemilih tetap (DPT) dikhawatirkan menjadi penyebab ditundanya Pemilu, Suryadharma meminta KPU bertindak cepat. KPU harus memastikan bahwa DPT yang digunakan valid dan tidak terjadi manipulai, seperti yang dipersoalakan selama ini.

Kalau dugaan manipulasi DPT itu benar terjadi, justru akan mencederai demokrasi. "Pelaksanaan pemilu harus berlangsung jujur, adil, aman dan bermartabat. Jangan sampai ada kecurangan karena reputasi Indonesia dipertaruhkan," kata mantan Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa islam Indoensia (PB PMII) ini.(*)